DPRD Kaltim Bersama FKIP Unmul Melakukan Diskusi Tentang Pendidikan dan Anggaran

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan diskusi tentang kebijakan pengelolaan pendidikan dan anggaran Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat tersebut berlangsung di Gedung E lantai I Kantor DPRD Kaltim, serta dihadiri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman dan BPKAD, pada Selasa (24/1/2023).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyebutkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang mesti diperhatikan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2023.

“Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dimanajemen dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya dikedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri,” ujar Hasanuddin Mas’ud. 

Lanjutnya, semestinya pengelolaan anggaran pendidikan tersebut lebih diprioritaskan pada belanja infrastruktur pendidikan, sedangkan untuk belanja operasional porsinya lebih baik dikurangi.

“Ada skala prioritas yang harus diambil dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yakni perbesar porsi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kuota penerimaan peserta didik,” jelasnya.

Lalu kemudian juga ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim juga akan menganggarkan pembangunan infrastruktur sekolah sebanyak Rp 420 Miliar untuk wilayah daerah perbatasan IKN.

“Jadi Selain pembahasan terkait dengan kurikulum, juga pembahasan terkait pembangunan infrastruktur sekolahan utamanya diwilayah perbatasan Ibu Kota Negara Nusantara,” ujarnya. (adv/dprd/kaltim)