Komisi II DPRD Kaltim Segera Panggil PT. MBS dan Pelindo, Bahas Peluang Bisnis Sektor Alur Sungai 

| Selasa, 08 Nov 2022 12:00 WITA
Komisi II DPRD Kaltim Segera Panggil PT. MBS dan Pelindo, Bahas Peluang Bisnis Sektor Alur Sungai  -

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim berencana memanggil PT Melati Bhakti Satya (MBS) dan PT Pelindo untuk membahas peluang rencana bisnis dari sektor alur sungai.

Peluang bisnis melalui sektor alur sungai mahakam, rencananya akan di bahas di DPRD Kaltim, dengan melibatkan PT. Melati Bhakti Satya (MBS) dan PT. Pelindo. 

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan, salah satu potensi yang bisa digapai dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bisnis kapal pandu saat melintasi jembatan.

Tio, sapaan akrab Nidya Listiyono menyebut potensi PAD melalui kapal pandu itu dapat dilakukan pada dua jembatan khusus di Samarinda, yaitu Jembatan Mahakam Kembar dan Jembatan Mahulu.
Dua jembatan itu merupakan fasilitas milik Pemprov Kaltim.

“Maka dari itu, Pemprov Kaltim melalui Perusda bisa melihat peluang bisnis ke arah sana,” ucap Tio, Senin (7/11/2022).

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengungkapkan, sejauh ini kontribusi pada sektor kapal pandu tidak masuk ke PAD Kaltim, melainkan masuk ke Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Jadi sejauh ini untuk Kaltim tidak ada menghasilkan apa-apa. Makanya mulai sekarang, kita harus menyasar hal itu untuk meningkatkan PAD yang nantinya juga bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Kaltim,” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa kabupaten dan kota telah menerapkan hal itu dalam upaya peningkatan PAD pada daerahnya masing-masing.

Seperti Kota Samarinda yang berhasil menggali PAD melalui kapal pandu yang melintas di bawah Jembatan Achmad Amins dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada kapal pandu Jembatan Tenggarong. 

“Nah, sekarang Pemprov Kaltim seharusnya juga bisa,” tukasnya. Sejauh ini, pola kerja samanya akan dibahas lebih lanjut melalui instansi terkait yang akan melakukan kajian.

Namun, Tio membeberkan salah satu contoh yang dapat dilakukan seperti saat pengadaan kapal untuk PT MBS yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat menyediakan kapal pandunya. (Adv)


Tinggalkan Komentar