Sarkowi: BPK Harus Lakukan Monitorin Terkait LKPj Pemprov Kaltim

| Kamis, 07 Apr 2022 12:00 WITA
Sarkowi: BPK Harus Lakukan Monitorin Terkait LKPj Pemprov Kaltim Foto;Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim terus melakukan monitoring terhadap penyampaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Supaya, rekomendasi BPK bisa dipastikan dapat dilaksanakan oleh OPD. Karena saya lihat bahwa dalam laporan yang ada, masih diwarnai yang sifatnya indikator. Misalnya hanya menggugurkan kewajiban saja,” ucapnya, ditemui di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, (06/04/2022).

Untuk itu, kata anggota DPRD Kaltim Dapil Kukar ini, pihaknya melakukan konsultasi bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan BPK Perwakilan Kaltim, Senin kemarin.

“Kita ke sana karena ingin mengkonfirmasi ketika Kejati atau BPK memberikan catatan tidak melanjutkan. Misalnya, apa yang harus dilakukan oleh SKPD jika dia (BPK dan Kejati) ada temuan dan apa yang dilakukan oleh BPK saat itu,” katanya.

“Keinginan kami supaya, rekomendasi BPK atau Pansus LKPj nantinya betul-betul kongkrit untuk menyelesaikan persoalan, tidak hanya administrasi,” timpalnya.

Politisi dari partai Golkar ini menyebut, fungsi dan tujuan dibentuknya Pansus LKPj tersebut, untuk perbaikan dan mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

“Untuk perbaikan itulah, kita lakukan evaluasi, apa saja selama ini yang belum maksimal, butuh dan kendala yang ada selama ini apa saja, sehingga harapannya ke depan bisa diperbaiki,” jelasnya.

Terkait dengan target kerja Pansus LKPj DPRD Kaltim, Sarkowi menyebut masih tahap penyelesaian, karena banyak tahapan yang masih harus dilalui.

“Yang jelas, kami masih melanjutkan hearing dengan mitra kerja secara maraton. Setelah itu kita lakukan peninjauan lapangan terkait program kegiatan yang masuk dalam APBD 2021, sekaligus kita mengkroscek antara laporan dalam LKPj dengan yang ada di lapangan untuk kesesuaiannya. Lalu kota rapat internal untuk menyusun rekomendasi,” tutupnya. (Adv)


Tinggalkan Komentar