Sistem Zonasi PPDB Kaltim Dikeluhkan, DPRD dan Gubernur Akan Evaluasi Kembali

Wahyu Retno | Kamis, 27 Jun 2024 12:00 WITA
Sistem Zonasi PPDB Kaltim Dikeluhkan, DPRD dan Gubernur Akan Evaluasi Kembali Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M. Udin

gerakanaktualnews.com, Samarinda — Penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kalimantan Timur (Kaltim) seringkali menimbulkan masalah setiap tahunnya.

Berbagai dugaan kecurangan dalam sistem tersebut bervariasi, mulai dari anak-anak yang tidak diterima di sekolah yang dekat dengan rumah, hingga praktik migrasi KTP dan Kartu Keluarga (KK) agar bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan.

Hal ini tidak luput dari perhatian Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M. Udin.

"Tahun lalu ada anak-anak yang rumahnya tidak lebih dari 500 meter dari sekolah, tapi tertolak dengan alasan tidak masuk zonasi. Sementara siswa yang tinggal berkilo-kilometer dari sekolah malah bisa masuk. Hal ini yang memicu adanya dugaan praktik kecurangan," ungkap Udin beberapa waktu lalu.

Politisi fraksi Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, bahwa dirinya bersama rekan sejawatnya di DPRD telah menyelidiki kasus tersebut. Namun, jawaban yang ia peroleh dari dinas terkait ialah masalah tersebut disebabkan oleh sistem dalam PPDB yang bermasalah. Sedangkan menurutnya, sistem tersebut digerakkan oleh oknum yang diduga terindikasi kecurangan.

Melihat hal tersebut, Udin mengajak serta PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik untuk bersama-sama membenahi sistem jalur zonasi PPDB, dengan tujuan mengutamakan masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah.

"Mungkin yang rumahnya jauh dari sekolah bisa kita rekrut dengan syarat memiliki prestasi," usulnya.

Selain itu, Udin juga menyoroti dugaan kecurangan praktik migrasi alamat KTP dan KK agar bisa masuk ke sekolah negeri yang tergolong gratis.

"Bagaimana kalau untuk sekolah swasta ini kita biayai. Jadi tidak lagi kita fokuskan pada sekolah negeri, sehingga hal ini dapat menekan masalah sistem zonasi," tambahnya.

Menanggapi interupsi tersebut, PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyatakan kesediaannya untuk mendiskusikan kembali kebijakan sistem zonasi bersama instansi terkait.

"Kami akan diskusikan lagi dengan Dinas Pendidikan untuk membicarakan hal ini. Tentunya, kami tidak bisa melepaskan kebijakan itu dari kebijakan nasional, tetapi ada ruang yang selalu kita sampaikan," jelas Akmal Malik.

Akmal menilai, permasalahan jalur zonasi pada PPDB perlu diselesaikan dengan pendekatan regulasi yang tepat.

"Sehingga, kita bisa menilai sejauh mana ruang ketidaksamaan ini yang perlu kita bicarakan dengan Dinas Pendidikan," tutupnya. (Adv/dprdkaltim)


Tinggalkan Komentar