130 Perwakilan Pemerintah Daerah Wilayah Kaltim Ikut Ekspose Policy Paper Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga IKN

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara RI Samarinda hari ini menggelar ekspose policy paper Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga IKN. 

Kegiatan tersebut dibuka langsung Kepala Puslatbang KDOD-LAN Muhammad Aswad dan dihadiri sebanya 130 orang perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Timur.yang berlangsung di Auditorium Makarti Bhakti Nagari Puslatbang KDOD-LAN di Samarinda pada hari ini, Senin (10/10/22). 
 
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Wakil Walikota Samarinda Rusmadi, Deputi II Lembaga Admnistrasi Negara Agus Sudrajat, Plt. Asdep Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapastas SDM-KemenPAN RB Drs. Syamsul Rizal, serta Perwakilan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi BAPPENAS. 

Dari Kabupaten Kukar hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto ,didampingi Pranata Humas Ahli Muda Masmun Jaya dan Darlan serta Pranata Komputer Fedlandy Yulian.  

Dalam paparannya pemateri dari LAN Samarinda menyampaikan bahwa pemindahan IKN tidak terlepas dari pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dijelaskannya bahwa paradigma pemerintahan yang diterapkan di IKN nantinya mengarah pada konsep pemerintahan pintar yang efektif dan efisien.

Hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan ini memberikan peluang sekaligus tantangan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas, termasuk pada kompetensi ASN daerah penyangga IKN. 

Ditekankannya bahwa upaya pengembangan kualitas ASN daerah penyangga IKN akan berakibat terpenuhinya kualifikasi aparatur daerah yang memiliki pengetahuan baru yang sesuai dengan dinamika perubahan yang tengah berlangsung di lingkungan sekitarnya. 

Disampaikannya bahwa Pemerintah Daerah di wilayah penyangga IKN secara mendasar telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ASN-nya, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada serta relatif belum fokus pada arah “penyiapan diri” sebagai bagian dari IKN.

Dalam kajiannya Puslatbang KDOD telah mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, baik kompetensi umum (yang perlu dimiliki oleh seluruh ASN daerah mitra IKN) maupun kompetensi flagship (sesuai keunggulan kompetitif daerah).

Dipaparkannya bahwa hasil identifikasi kebutuhan kompetensi bidang IT juga telah dipetakan sebagai unsur pendukung dalam tata kelola daerah penyangga IKN. Identifikasi kebutuhan kompetensi tersebut diperlukan untuk merencanakan penguatan dukungan kebijakan dalam pemenuhannya.

Menyikapi permasalahan pengembangan kompetensi ASN di wilayah penyangga IKN, Puslatbang KDOD menawarkan 4 strategi kebijakan.

Strategi itu adalah pertama, pengembangan variasi model-model pengembangan kompetensi yang berbiaya murah. Kedua, pengutamaan kebijakan pengembangan kompetensi ASN mitra IKN.

Ketiga, pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi ASN mitra IKN. Keempat, pelibatan Kementerian/ Lembaga untuk transfer kompetensi dalam bingkai program afirmasi pengembangan kompetensi ASN mitra IKN.

Keempat strategi tersebut dinilai akan memperkuat upaya pemenuhan kompetensi ASN daerah penyangga IKN.

Presentasi selanjutnya oleh Wakil Walikota Samarinda Rusmadi yang menyampaikan materi tentang SDM Kota Samarinda dan Penyiapan SDM dalam kaitannya dengan IKN.

Sedangkan dari Bappenas menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di daerah dan pentingnya rotasi SDM agar memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan. Ekspose dilanjutkan dengan sesi tanya jawab diantara pemateri dan peserta. (adv/kominfokukar)