Gelar Ngapeh Hambat, Birokrasi dan ASN Kunci Keberhasilan Kukar Idaman

gerakanaktualnews.com, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar ngapeh hambat dan internalisasi birokrasi dan ASN kunci keberhasilan “Kukar Idaman” yang digelar di ruang serbaguna kantor Bupati Kukar.

Kukar pada tahun 2012 lalu, tidak masuk daerah yang menjadi pilot project reformasi birokrasi nasional yang ditetapkan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb).

Pada era itu, Bupati Kukar Rita Widyasari menjadi salah satu peserta pelatihan transforming leaders in Indonesia di Harvard Kennedy School bersama 18 kepala daerah di Indonesia.

Namun saat diberi peluang wajib menjadi agen perubahan dan melakukan reformasi di daerah masing-masing. Akhirnya, pelaksanaan itu di launching oleh Prof Eko Prasojo sebagai wakil Menpanrb pada 20 Desember 2013 lalu.

“Sejak itulah perubahan perbaikan reformasi birokrasi di Kukar. Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaanya yang lebih sistematis, terstruktur dan terukur. Diawali dengan upaya identifikasi sesuai kondisi di lapangan, harapan-harapan pemangku kepentingan dan masyarakat. Catatan saya sekitar 9 tahun kita dalam pelaksanaannya,” kata Bupati Kukar, Edi Damansyah dalam sambutannya. pada Senin (13/6/2022).

Saat ini skala nasional lanjut Edi, menginginkan ASN yang profesional dan berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif (Berakhlak).

Pemkab Kukar juga sudah ada roadmapnya, diharapkan bisa berjalan di jajaran OPD hingga desa. 

Selain itu, harus mampu merubah cara bekerja birokrasi dan ASN dari manual beralih ke basis digital. Hampir semua pekerjaan menggunakan digital, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.

Edi menegaskan, semua harus berkomitmen pada misi ke satu yakni memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani serta terus fokus on the track mengawal capaian misi dan visi serta program Kukar Idaman.

“Misi visi harus dipahami sehingga dalam melakukan evaluasi renstra opd betul-betul menukik pada misi visi,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono menambahkan, Bupati akan mereview kembali pelaksanaan reformasi birokrasi dan memastikan bisa berjalan atau tidak. Saat ini, banyak dinamika peraturan dan tuntutan masyarakat semakin berkembang.

Perubahan atau pelaksanaan reformasi birokrasi nantinya akan didampingi oleh Prof Eko Prasojo untuk membuat format ulang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini masih, dalam pembicaraan.

“Kami format ulang seperti apa yang ideal untuk menjawab tantangan birokrasi masa depan. Sederhananya, ada perubahan mindset dan pola pikir, kalau bentuknya nanti bermacam-macam,” tutupnya. (adv)