Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mengukir prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Kaltim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Prestasi ini menegaskan komitmen daerah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, yang hadir saat penyerahan hasil audit, menyampaikan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov.
“Dengan pemberian WTP ini, kita membuktikan bahwa kinerja dari OPD sangat baik. Mereka mampu menyusun laporan keuangan secara transparan dan terbuka kepada BPK, sehingga menghasilkan opini WTP,” ujar Seno kepada awak media usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Seno juga menekankan bahwa perolehan opini WTP yang ke-12 ini menjadi bukti konsistensi Pemprov dalam menyampaikan laporan keuangan secara akurat dan bertanggung jawab kepada publik.
“Artinya, pemerintah provinsi Kaltim berkomitmen untuk terus menyampaikan laporan keuangan yang sedemikian kompleks ini secara terang benderang dan terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, Seno tak menutup mata terhadap catatan evaluasi dari BPK. Ia mengungkapkan bahwa dalam laporan pemeriksaan tersebut masih ditemukan sejumlah temuan.
“Banyak evaluasinya, tadi sudah disampaikan ada 27 temuan dan 63 rekomendasi. Salah satunya adalah soal program Kaltim Tuntas yang masih menyisakan beberapa persoalan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Pemprov Kaltim akan segera melakukan pembenahan. Seno menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam jangka waktu 60 hari kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Langkah-langkah perbaikan akan segera dilakukan. Kita ingin semua program berjalan dengan baik, dan ke depan tidak lagi menyisakan temuan-temuan yang sama,” tambahnya.
Sebagai informasi, opini WTP sendiri merupakan opini audit tertinggi yang diberikan BPK kepada instansi pemerintah yang laporan keuangannya dianggap bebas dari salah saji material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam lingkup nasional, pencapaian opini WTP secara berkelanjutan mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Keberhasilan ini juga sejalan dengan visi Pemprov Kaltim dalam menciptakan birokrasi yang melayani dan terpercaya. Program-program strategis seperti Kaltim Tuntas, yang ditujukan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan siswa, akan terus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dengan pencapaian ini, Pemprov Kaltim berharap dapat terus memperkuat kepercayaan publik, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Adv/diskominfokaltim)