gerakanaktualnews.com, TENGGARONG – Rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan Dapil V, bersama Wakil Bupati Rendy Solihin, menggelar audiensi dengan jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa lalu.
Pertemuan tersebut berlangsung bersama Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto, Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Deputi Pengendalian Pembangunan Thomas Umbu Tena Bolodadi, serta Kepala Biro Keuangan Otorita IKN.
Audiensi ini menjadi wadah penting untuk membahas alokasi anggaran dan rencana pembangunan di wilayah Kukar yang terdampak langsung oleh pengembangan IKN.
Daerah-daerah di Dapil IV—meliputi Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, dan Loa Kulu—serta Dapil V yang mencakup Kecamatan Samboja dan Samboja Barat, kini menjadi bagian dari kawasan strategis penyangga IKN.
Anggota Komisi III DPRD Kukar, Johansyah, menegaskan pentingnya kepastian regulasi dan alokasi anggaran agar pembangunan di wilayah tersebut tidak terhambat oleh perubahan kebijakan akibat pengembangan IKN.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Dapil IV dan V Kukar tetap menjadi prioritas, serta tidak terganggu oleh perubahan regulasi akibat pengembangan IKN. Kepastian anggaran sangat kami butuhkan untuk melanjutkan program-program vital bagi masyarakat,” ujar Johansyah.
Menanggapi hal itu, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk DPRD Kukar.
Upaya ini diharapkan dapat memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berlangsung optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Kunjungan kerja ini juga menjadi bagian dari langkah strategis DPRD Kukar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Melalui audiensi ini, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan yang muncul dari kehadiran Ibu Kota Negara baru.(ADV/DPRDKUKAR/Vinsen).