gerakanaktualnews.com, SAMARINDA – Konsep Trisakti yang digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dinilai masih sangat relevan menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, dalam diskusi publik bertajuk Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda yang berlangsung di Kantor DPC PDI-P Samarinda, Minggu (21/6/2026).
Menurut Iswandi, penerapan nilai-nilai Trisakti dalam tata kelola pemerintahan akan memastikan seluruh program pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari konsep tersebut adalah menghadirkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Jika Trisakti Bung Karno dijadikan pedoman oleh para pemimpin, maka arah kebijakan yang diambil akan lebih jelas, yakni untuk kesejahteraan dan kemanfaatan rakyat,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, Minggu (21/6/2026).
Ia menilai selama ini semangat Trisakti belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses penyusunan anggaran maupun kebijakan daerah.
Padahal, hasil diskusi menunjukkan banyak aspek pembangunan yang dapat diselaraskan dengan konsep tersebut, mulai dari perencanaan APBD hingga pengembangan sektor sosial dan kebudayaan.
Kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, mengatakan, belum adanya parameter yang secara khusus mengadopsi nilai Trisakti membuat konsep tersebut belum optimal diterapkan dalam berbagai program pemerintah.
Karena itu, diperlukan upaya untuk menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Hasil diskusi hari ini menunjukkan bahwa Trisakti bisa menjadi referensi dalam berbagai bidang, baik pembangunan fisik, sosial, ekonomi, hingga kebudayaan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan seluruh masukan yang muncul dalam forum diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi.
Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan.
Selain membahas Trisakti, Iswandi juga menyoroti sejumlah proyek pembangunan di Kota Samarinda yang menurutnya perlu dievaluasi dari sisi keterlibatan masyarakat.
Ia mempertanyakan apakah proyek-proyek tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan warga atau hanya menggunakan nama rakyat sebagai dasar legitimasi.
Beberapa proyek yang disinggung antara lain revitalisasi Pasar Pagi dan pembangunan Terowongan Samarinda yang sempat memicu berbagai tanggapan di tengah masyarakat.
Menurutnya, setiap pembangunan idealnya berangkat dari aspirasi publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Pembangunan harus berdasarkan keinginan rakyat. Karena itu perlu dilihat kembali apakah proyek-proyek yang ada benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat atau hanya mengatasnamakan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek yang memang mendapat dukungan masyarakat umumnya tidak akan menimbulkan polemik berkepanjangan.
Sebaliknya, jika sebuah program dianggap tidak mewakili aspirasi warga, maka ruang perdebatan akan terus muncul.
Meski demikian, Iswandi mengakui terdapat sejumlah program Pemerintah Kota Samarinda yang telah berjalan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, ia juga menilai masih ada beberapa kebijakan yang belum mencerminkan semangat Trisakti secara utuh.
“Ada program yang memang berpihak kepada rakyat dan sudah berjalan baik. Tetapi ada pula yang masih perlu dievaluasi karena belum sejalan dengan nilai-nilai Trisakti Bung Karno,” pungkasnya. (Fika)