gerakanaktualnews.com, TENGGARONG – Persoalan anggaran yang belum terselesaikan di tingkat desa menjadi salah satu sorotan Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani dalam agenda reses di Kecamatan Loa Kulu, Selasa, kemarin.
Di tengah mendekati akhir tahun anggaran, sejumlah pemerintah desa masih mengeluhkan belum tuntasnya penyaluran berbagai bantuan dan alokasi keuangan yang menjadi hak mereka.
Ahmad Yani mengungkapkan, persoalan tersebut perlu segera mendapat penjelasan menyeluruh dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. DPRD Kukar pun berencana menindaklanjutinya melalui rapat dengar pendapat (RDP).
“Pemerintah desa sekarang juga menjerit karena anggarannya tidak didapatkan, walaupun itu sudah menjadi hak desa,” ujarnya.
Ia menyebut, sejumlah komponen anggaran yang menjadi keluhan di antaranya bantuan keuangan khusus desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADD), serta program RTKU Terbaik.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya dijelaskan secara umum. Pemerintah daerah harus mampu memberikan jawaban konkret mengenai progres penyaluran, kendala pelaksanaan, hingga penyebab anggaran belum sampai ke desa.
“Progresnya seperti apa, pelaksanaan kenapa, kemudian masalahnya belum sampai ke desa apa, itu harus dijawab tuntas,” tegas Ahmad Yani.
Ia menilai, OPD teknis memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci berbagai persoalan yang terjadi, termasuk jika keterlambatan disebabkan oleh belum tersedianya anggaran.
Melalui RDP, DPRD berharap dapat memperoleh gambaran yang jelas sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang selama ini menghambat pemerintah desa menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ahmad Yani menegaskan, aspirasi yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan hak-hak keuangan desa dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.(ADV/DPRDKUKAR/VINSEN)