gerakanaktualnews.com, TENGGARONG – Fleksibilitas pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan rumah sakit.
Hal ini turut menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) saat menanggapi peluang penerapan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Adji Muhammad Idris di Muara Badak.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyebut, status BLUD memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pengelolaan rumah sakit, khususnya dari sisi keuangan.
Menurutnya, penerapan BLUD dapat memberikan kemudahan dalam mengelola pendapatan rumah sakit sehingga proses administrasi keuangan menjadi lebih fleksibel dan efisien.
“Memang penting, karena BLUD ini lebih mengoptimalkan, lebih mensinergikan dan lebih memudahkan dalam pengelolaan keuangan,” kata Ahmad Yani seusai mengikuti Upacara Hari Kesehatan Nasional ke-62 di Tangga Arung Square, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai melalui mekanisme BLUD, pendapatan yang diperoleh rumah sakit dapat dikelola secara lebih efektif tanpa harus selalu melalui proses pengajuan anggaran kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dengan demikian, sirkulasi keuangan rumah sakit diharapkan dapat berjalan lebih lancar, terutama dalam menunjang kebutuhan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
“Dana-dana yang kira-kira memang hasil dari rumah sakit itu bisa dikelola dengan baik tanpa harus setiap saat, misalnya, minta-minta di BPKAD. Siklus keuangannya lebih mudah,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fleksibilitas tersebut tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan BLUD di RSUD Muhammad Idris, ia menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai opsi, baik melalui peraturan bupati maupun peraturan daerah (perda).
Menurutnya, penentuan regulasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan mekanisme yang dinilai paling tepat.
“Kalau memang dibutuhkan regulasi daerah, kita pasti akan proses. Tapi kalau cukup, misalnya, peraturan bupati, silakan. Kalau ingin dijadikan perda, BLUD, silakan saja diusulkan, kita tunggu,” katanya.
DPRD Kukar pun membuka ruang bagi usulan terkait penerapan BLUD tersebut. Harapannya, sistem pengelolaan yang lebih fleksibel dapat mendukung peningkatan efisiensi rumah sakit sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.(ADV/DPRDKUKAR/VINSEN).