gerakanaktualnews.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) krmbali menggelar Rapat Paripurna ke-3 pada Senin (23/9/2024) di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Rapat kali ini mengagendakan pengumuman penetapan calon pimpinan definitif DPRD Kaltim untuk masa jabatan 2024-2029.
Hasanuddin Mas’ud dari fraksi Golkar, kembali terpilih sebagai Ketua DPRD definitif, didampingi oleh wakil yang berbeda dari sebelumnya, Ekti Emmanuel daru fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua 1, Ananda Emira Moeis dari fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua 2 dan Yenni Evi dari fraksi PKB sebagai Wakil Ketua 3.
Seusai rapat, Hamas, sapaannya, memberikan keterangan terkait rencana ke depan dan pandangan mengenai kerja sama dengan pemerintahan yang akan datang.
“Pengalaman adalah guru terbaik bagi saya. Dengan pengalaman yang kami miliki, kami optimis ke depan akan lebih baik, terlepas siapa pun yang nantinya akan menjabat sebagai gubernur. DPRD akan tetap bekerja profesional sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
“Kami juga sudah menyusun program melalui pembahasan di kelompok kerja (Pokja) internal dan eksternal, serta memastikan penganggaran berjalan dengan baik,” tambah Hamas.
Ia juga menegaskan bahwa visi dan misi gubernur yang baru nanti akan sejalan dengan fungsi DPRD, yang akan mendampingi dalam menjalankan APBD untuk kepentingan masyarakat.
“APBD, yang setiap tahunnya mencapai minimal 20 triliun, harus tepat sasaran dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tukasnya.
Terkait proses penetapan pimpinan definitif, Hasanuddin menyebutkan bahwa surat resmi sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) terbit.
“Hari ini kita paripurnakan sesuai dengan partai pemenang yang memiliki kursi terbanyak. Suratnya sudah dikirim ke Kemendagri dan kita harapkan SK segera terbit, maksimal satu bulan dari sekarang, yaitu sebelum 1 Oktober,” lanjut Hamas.
Ia juga mengonfirmasi bahwa meski komposisi untuk komisi-komisi sudah ada, namun belum bisa diresmikan secara formal hingga SK pimpinan definitif terbit. (*)