Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam membangun desa diwujudkan melalui pendekatan yang tidak hanya fokus pada sektor fisik dan ekonomi, tetapi juga mengakar pada pelestarian nilai-nilai budaya lokal.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menggarisbawahi pentingnya mengangkat kembali identitas budaya sebagai bagian dari strategi membangun desa. Ia menilai bahwa perkembangan desa seharusnya tidak hanya diukur dari ketersediaan fasilitas dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya menjaga dan menghidupkan warisan budaya.
Menurut Seno, komunitas budaya seperti paguyuban warga Pacitan di Samarinda merupakan contoh nyata kekuatan sosial yang perlu dirawat. Kehadiran kelompok ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional bisa tetap hidup dan menjadi perekat sosial dalam masyarakat majemuk.
“Pembangunan akan lebih kokoh jika berakar pada budaya lokal. Jangan sampai kemajuan menenggelamkan nilai-nilai yang menjadi ciri khas kita,” ungkapnya dalam sebuah kegiatan pada Sabtu (24/5/2025).
Selain sektor budaya, Pemprov Kaltim juga menginisiasi pemberdayaan ekonomi di desa dengan mendorong pembentukan koperasi berbasis kekuatan lokal. Pendekatan ini menyasar ratusan desa dan kelurahan, dengan pola pengelolaan yang mengedepankan semangat kebersamaan, partisipasi warga, dan penguatan jejaring sosial ekonomi.
Program koperasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan peluang usaha dan peningkatan pendapatan, tapi juga membangun struktur ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Pemerintah berharap masyarakat aktif terlibat dalam pengelolaan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi akar rumput.
“Ketika roda budaya dan ekonomi berputar secara selaras, maka desa akan mampu berdiri sendiri—kuat dalam nilai, tangguh dalam ekonomi,” tegas Seno.
Ia optimis, sinergi antara pelestarian budaya dan ekonomi gotong royong akan menjadi kunci bagi Kalimantan Timur dalam menciptakan desa-desa yang tidak hanya sejahtera secara material, tetapi juga kokoh secara identitas dan solidaritas sosial. (Adv/diskominfokaltim)