gerakanaktualnews.com, Samarinda – Dugaan praktik politik uang (money politics) menjadi sorotan panas menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim sedang menyelidiki kasus yang mencuat setelah beredarnya video seorang perempuan berbaju pasangan calon (paslon) 01 membagikan uang di atas panggung kampanye di Balikpapan, pada (16/11/2024) kemarin.
Komisioner Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat, memastikan bahwa laporan tersebut telah diinvestigasi lebih lanjut.
“Ini merupakan temuan dari pengawas, sehingga langsung diproses melalui register dan dibahas dengan Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu),” ujar Daini pada Sabtu (23/11/2024).
Menurutnya, pihak Bawaslu telah memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui atau terlibat dalam insiden tersebut.
“Hari ini, kami memeriksa lima orang saksi, dan akan ada tujuh hingga delapan saksi tambahan yang dijadwalkan untuk dimintai keterangan besok,” tambah Daini.
Pihak yang dipanggil termasuk Irma Suryanni, yang disebut-sebut terlibat dalam video viral itu. Proses ini dilakukan sesuai prosedur hukum yang ditetapkan oleh Gakkumdu, lembaga yang memiliki wewenang menangani dugaan pidana pemilu.
Ketua Tim Hukum Paslon 02, Saut Marisi Purba, menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan kampanye.
“Jika terbukti pelaku adalah bagian dari tim paslon 01, sanksinya bisa berupa diskualifikasi dari pemilu. Jika tidak terkait langsung, maka ini akan diproses sebagai pelanggaran pidana umum,” katanya.
Saut juga menyoroti bahwa perempuan dalam video tersebut diduga merupakan istri seorang perwira polisi aktif.
“Kami mempertanyakan keterlibatan istri perwira dalam kampanye yang disertai pembagian uang. Apakah ini diperbolehkan?” tanyanya.
Dengan hari pemungutan suara yang semakin dekat, yakni pada 27 November 2024, pihak Paslon 02 mendesak Bawaslu untuk segera menuntaskan investigasi.
“Kami harap kasus ini dapat diselesaikan sebelum masa kampanye berakhir,” ujar Saut.
Isu politik uang ini telah menarik perhatian publik, menambah ketegangan di tengah kontestasi politik Kaltim 2024. Bawaslu berharap semua pihak yang terlibat kooperatif agar proses hukum dapat berjalan lancar. (*)