Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan sisa dana dari program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sebesar Rp3,5 miliar yang belum terserap tahun ini tidak akan hangus. Dana tersebut akan dialihkan ke dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dijadwalkan untuk dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat memberikan penjelasan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
“Karena proses penyaluran tidak bisa dilanjutkan setelah batas waktu, dana sisa akan kami simpan dalam SILPA. Tahun depan akan kami alokasikan ulang dengan perencanaan yang lebih komprehensif,” ungkap Seno, Minggu (25/5/2025).
Diketahui, Pemprov Kaltim kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya. Namun demikian, BPK tetap mencatat 27 temuan yang melahirkan 63 rekomendasi, termasuk terkait pengelolaan dana BKT.
Program BKT dirancang untuk membantu mahasiswa asal Kaltim yang memiliki prestasi akademik maupun yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sayangnya, penyaluran bantuan ini belum sepenuhnya berjalan lancar, terutama dalam hal distribusi anggaran dan koordinasi lintas instansi.
Menindaklanjuti temuan BPK tersebut, Pemprov Kaltim memberikan waktu 60 hari kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun rencana aksi perbaikan.
“Kami minta semua OPD yang terlibat menyusun langkah korektif. Penataan sistem beasiswa akan jadi prioritas agar distribusinya lebih tertib dan tepat sasaran ke depannya,” jelas Seno.
Meski menghadapi sejumlah catatan, Pemprov menilai opini WTP tetap mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
“Ini hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah. Tapi kami tidak berpuas diri, karena tetap ada catatan yang harus segera kami benahi,” lanjutnya.
Seperti diketahui, BKT merupakan salah satu warisan program pendidikan dari pemerintahan sebelumnya, yakni era Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Saat ini, di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji, arah kebijakan pendidikan bergeser ke program baru.
Pemprov Kaltim kini mengusung dua inisiatif unggulan: Gratispol dan Jospol. Kedua program ini akan berlaku mulai tahun ajaran baru, Juli 2025. Gratispol akan menanggung biaya UKT hingga delapan semester bagi mahasiswa baru, serta menyediakan seragam gratis bagi pelajar tingkat SMA/SMK, baik negeri maupun swasta, termasuk madrasah.
Seno menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap akan menjadi prioritas dalam penyusunan APBD Kaltim tahun mendatang. Setiap rupiah yang dianggarkan, menurutnya, akan difokuskan untuk menghasilkan dampak nyata bagi generasi muda.
“Dana sisa BKT bukan dana yang hilang. Kami pastikan akan digunakan kembali secara lebih efektif dalam mendukung agenda pendidikan yang lebih progresif dan merata,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)