Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Muhammad Yusrul Hana, menanggapi keluhan warga terkait kondisi kantor Kelurahan Karang Mumus yang masih menempati bangunan sewa dan dinilai tidak layak sebagai pusat layanan publik.
Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan semata kesalahan pemerintah saat ini, melainkan imbas dari permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama.
“Kami di Komisi III mendukung penuh langkah Pak Wali Kota Andi Harun untuk membangun kantor kelurahan Karang Mumus. Tapi memang harus dipahami, wilayah Karang Mumus itu terkendala masalah lahan. Ada tanah dijual, tapi harganya sangat tinggi, sampai miliaran, yang jelas tidak sesuai dengan standar harga pemerintah,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Yusrul menjelaskan, meski ada lahan yang tersedia, proses pengadaan aset pemerintah tetap harus tunduk pada regulasi. Tidak mungkin pemerintah membeli tanah dengan harga yang melampaui standar yang telah ditentukan.
“Karena itu, kami mendorong agar pemerintah mencari alternatif lahan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan aturan yang berlaku. Tidak bisa asal beli, nanti malah melanggar hukum,” tegasnya.
Ia juga meminta masyarakat agar tidak menilai kinerja Pemkot secara parsial hanya dari satu kasus. Menurutnya, dalam empat tahun terakhir, Wali Kota Andi Harun sudah membangun sejumlah kantor kelurahan lain yang sebelumnya juga dalam kondisi tidak layak, seperti Kelurahan Bukit Pinang dan Suryanata.
“Kita harus lihat secara utuh. Ini bukan hanya soal Karang Mumus, tapi peninggalan lama. Dulu banyak pemekaran kelurahan dan kecamatan, tapi tak diimbangi dengan pembangunan fasilitas. Jadi masalah ini bukan muncul tiba-tiba,” jelasnya.
Menanggapi rencana pembangunan kawasan wisata Little Chinatown di Samarinda, yang menimbulkan persepsi ketimpangan prioritas pembangunan, Yusrul menegaskan bahwa keduanya memiliki fungsi berbeda dan bisa berjalan beriringan.
“Chinatown untuk pengembangan ekonomi dan wisata. Kantor kelurahan adalah pelayanan dasar. Dua-duanya penting. Pemerintah juga bekerja bertahap. Jadi mari kita beri ruang dan dukungan agar proses pembangunan bisa terus berlanjut,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda)