Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmennya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang merata dan adil. Melalui program unggulan Pendidikan Gratis dan Berkualitas (GratisPol), bantuan biaya kuliah kini dirancang secara transparan, tepat sasaran, dan melibatkan pengawasan berlapis.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa program ini difokuskan pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum menerima beasiswa dari skema manapun. Seleksi penerima dilakukan ketat melalui verifikasi kampus yang bekerja sama langsung dengan Pemprov.
“Yang kami bantu benar-benar mahasiswa yang belum menerima beasiswa lain. Data mereka diverifikasi langsung oleh perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kita,” ujar Dasmiah dalam konferensi pers di Diskominfo Kaltim, Rabu (18/6/2025).
Sejauh ini, Pemprov telah menjalin tujuh perjanjian kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri guna memastikan proses seleksi dan pelaksanaan program berjalan akuntabel. Tak hanya itu, koordinasi dengan Dinas Pendidikan juga dilakukan agar data penerima Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) tidak tumpang tindih dengan program GratisPol.
“Kami pastikan tidak ada dobel bantuan. Yang sudah terima BKT, tidak bisa lagi dapat dari GratisPol. Semua datanya kami sinkronkan,” tegasnya.
Salah satu fitur yang membedakan program ini dengan skema bantuan lain adalah skema refund, yakni biaya pendidikan yang ditransfer ke perguruan tinggi akan dikembalikan langsung kepada orang tua mahasiswa. Model ini dinilai memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap tata kelola dana publik.
“Dana kuliah kita transfer ke kampus, lalu dikembalikan ke orang tua. Pemerintah menjamin ini semua lewat PPKS. Jadi tidak perlu khawatir atau curiga. Ini sistem yang baru dan sedang terus kami sempurnakan,” tambahnya.
Transparansi program juga dijaga lewat pelaporan berkala dari mahasiswa penerima. Mereka wajib menyampaikan perkembangan akademik tiap triwulan dan akhir semester. Laporan ini menjadi dasar untuk pencairan lanjutan bantuan.
Untuk menjamin integritas program, Pemprov Kaltim melibatkan Inspektorat Wilayah (Itwil) serta BPKAD sebagai pengawas internal yang aktif memantau pelaksanaan di lapangan.
“Ini bukan hanya bantuan, tapi juga upaya pembinaan. Kami ingin mahasiswa tidak hanya kuliah gratis, tapi juga bertanggung jawab dan disiplin,” tandas Dasmiah.
Pemprov berharap, lewat sistem yang terstruktur dan pengawasan menyeluruh ini, kepercayaan publik terhadap program GratisPol makin menguat, dan anak-anak muda Kaltim bisa lebih percaya diri mengejar pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya. (Adv/diskominfokaltim)