Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah nyata untuk mewujudkan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin. Lewat program Sekolah Rakyat yang sedang dirintis di Samarinda, Pemprov Kaltim mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk turun langsung ke lapangan menjaring calon siswa dari kalangan yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada tiga lokasi yang tengah disiapkan sebagai pusat kegiatan belajar Sekolah Rakyat, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), serta SMA Negeri 16 Samarinda. Dari ketiganya, BPMP menjadi lokasi yang paling siap untuk memulai pembelajaran.
“Di BPMP, kami targetkan masing-masing 50 siswa tingkat SMP dan SMA. Mereka akan dibagi ke dalam dua kelompok belajar, dan insyaallah mulai aktif belajar pada 14 Juli 2025,” kata Andi, Kamis (10/7/2025).
Sementara itu, BPVP dan SMAN 16 Samarinda masih dalam tahap akhir persiapan. Untuk SMAN 16 yang menjadi proyek khusus Pemprov Kaltim, Andi menyebutkan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan pembangunan ruang belajar dan sarana pendukung dapat segera rampung.
“Kita upayakan Jumat ini sudah ada progres dari PUPR, supaya ruang kelasnya bisa cepat dimanfaatkan,” imbuhnya.
Tak hanya menunggu data masuk, Dinsos Kaltim juga aktif menjemput bola. Pendamping PKH diberdayakan untuk mendata langsung anak-anak yang layak mendapatkan kesempatan belajar.
Mereka melakukan verifikasi langsung ke rumah-rumah warga, memastikan bahwa siswa berasal dari keluarga penerima bantuan sosial dan siap mengikuti sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.
Namun, upaya menjaring siswa di tingkat SD masih menemui hambatan. Berdasarkan pantauan Andi, sebagian besar pendaftar yang berminat berasal dari kalangan SMP dan SMA. Hal ini rupanya juga terjadi di banyak daerah lain di Indonesia.
“Fenomena ini terjadi secara nasional. Saat rapat koordinasi kemarin di Jakarta, dari sekitar 100 lokasi, hanya tiga daerah yang mengajukan siswa jenjang SD di tahap awal,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov berencana menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk menjaring anak-anak putus sekolah, terutama di jenjang pendidikan dasar.
Di sisi lain, kebutuhan tenaga pengajar dan kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat ini akan disuplai langsung oleh pemerintah pusat. Proses rekrutmen guru sedang berjalan dan nantinya akan ditempatkan secara bertahap, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Seluruh calon siswa yang diterima, lanjut Andi, wajib tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan perlindungan sosial nasional.
“Dengan basis data DTSEN, kita ingin pastikan yang masuk Sekolah Rakyat ini benar-benar anak-anak yang membutuhkan, supaya program ini tepat sasaran,” pungkasnya.
Lewat Sekolah Rakyat, Pemprov Kaltim ingin memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin agar bisa mengakses pendidikan berkualitas tanpa dipungut biaya. Ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menciptakan keadilan pendidikan hingga ke pelosok. (Adv/diskominfokaltim)