Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Maraknya dugaan peredaran beras oplosan di Kalimantan Timur mendapat atensi serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Wakil Gubernur Seno Aji mengungkapkan bahwa praktik manipulasi produk pangan itu tidak hanya meresahkan, tetapi juga mengancam ketahanan distribusi pangan di wilayahnya.
Menurut Seno, Pemprov telah mengidentifikasi sejumlah jalur dan pihak yang diduga terlibat dalam pengiriman beras campuran tersebut. Temuan itu langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum.
“Kami sudah memiliki data mengenai pelaku dan rute pengiriman yang digunakan. Penanganannya saat ini dalam proses bersama pihak berwenang,” ujarnya pada Rabu (23/7/2025).
Berdasarkan hasil pelacakan sementara, beras oplosan tersebut diyakini berasal dari luar Kaltim, khususnya daerah Sulawesi dan Jawa. Untuk mempersempit ruang gerak praktik ilegal ini, Pemprov segera menerapkan kebijakan pembatasan distribusi beras dalam jumlah besar ke gudang Bulog.
Kebijakan tersebut, menurut Seno, tak hanya bertujuan untuk memproteksi masyarakat dari risiko pangan berbahaya, tetapi juga mendorong stabilitas pasar dan mendukung produksi petani lokal.
“Ini upaya untuk menekan celah permainan curang sekaligus memperkuat konsumsi beras hasil panen daerah sendiri,” katanya.
Sejumlah titik masuk logistik, seperti pelabuhan penyeberangan dan pintu distribusi antarpulau, juga tidak luput dari pengawasan intensif. Pemerintah memperketat pemeriksaan di jalur-jalur ini, seraya terus mengampanyekan penggunaan beras lokal sebagai bahan pokok utama.
Sementara itu, Kalimantan Timur tengah bersiap menyambut panen raya yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli 2025 di beberapa wilayah sentra pertanian. Pemprov memproyeksikan total produksi pada masa panen tersebut bisa menyentuh angka 50 hingga 60 ribu ton beras.
“Panen kali ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dalam daerah,” jelas Seno optimistis.
Namun, ia juga mengakui bahwa produksi beras lokal belum mampu mencukupi kebutuhan tahunan Kaltim secara keseluruhan. Dari estimasi kebutuhan sekitar 450 ribu ton per tahun, produksi dalam negeri baru mencapai 260 hingga 300 ribu ton.
Di sisi lain, terkait naiknya harga beras di pasaran, Seno menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan nasional, khususnya penetapan harga minimum gabah oleh pemerintah pusat.
“Dengan harga gabah ditetapkan minimal Rp6.500 per kilogram, tentu ada konsekuensi terhadap harga jual beras. Tapi saat ini masih dalam rentang yang wajar dan belum melampaui harga eceran tertinggi,” tandasnya. (Adv/diskominfokaltim)