gerakanaktualnews.com, TENGGARONG – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Eko Wulandanu, menyoroti dampak penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap perekonomian masyarakat.
Menurutnya, turunnya APBD bukan hanya berdampak pada roda pemerintahan, tetapi juga langsung terasa pada daya beli masyarakat di berbagai sektor, terutama bagi para pelaku UMKM perikanan.
“Berdasarkan laporan dari para pelaku usaha kecil di sektor perikanan, penurunan daya beli masyarakat membuat hasil tangkapan ikan sulit terjual,” ungkap Eko Wulandanu, Jumat (7/11/2025) di Kantor DPRD Kukar.
Ia menambahkan, akibat turunnya daya beli, masyarakat kini cenderung beralih mengonsumsi bahan pangan yang lebih murah seperti tempe, tahu, dan sayur-mayur.
Kondisi ini, kata Eko, menjadi sinyal bahwa perlu ada langkah serius untuk menyeimbangkan kembali kekuatan ekonomi rakyat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu menjadi solusi nyata dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di Kukar.
“Jika pelaksanaan APBD tidak maksimal dan tidak fokus pada kebutuhan dasar ekonomi masyarakat, maka dampaknya akan sangat terasa pada laju pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Eko juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial seperti pertanian, manufaktur, dan industri kecil menengah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Pokok-pokok pikiran DPR bukan sekadar usulan, tapi langkah strategis untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat,” tutupnya.(ADV/DPRDKUKAR/Vinsen).