gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 disepakati sebesar Rp15,15 triliun, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran secara cepat dan menyeluruh.
Gubernur Rudy Mas’ud menjelaskan bahwa hampir seluruh pos belanja mengalami penyusutan, sehingga Pemprov menempuh langkah efisiensi besar-besaran.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta merampingkan anggaran, terutama pada belanja yang dinilai tidak mendesak.
“Belanja-belanja yang tidak terlalu penting, termasuk makan-minum dan perjalanan dinas, semuanya dirampingkan sampai 66 persen,” kata Rudy, Selasa (2/12/2025).
Pemangkasan belanja ini membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan, tetapi pemerintah menegaskan standar pelayanan minimum tetap menjadi prioritas.
Sektor yang menyangkut kebutuhan dasar warga, seperti pendidikan dan kesehatan, dijaga keberlangsungannya meski ruang fiskal menyempit.
Gubernur Rudy memastikan bahwa program strategis seperti GratisPol, yang mencakup pembiayaan pendidikan dan layanan kesehatan, tetap berjalan dengan alokasi anggaran yang telah diamankan, kurang lebih dua triliun lebih.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama.
Pemerintah menilai bahwa kelangsungan proyek infrastruktur fundamental penting agar tidak menimbulkan hambatan jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program yang paling prioritas adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar,” tegas Rudy Mas’ud. (Adv/Diskominfokaltim/rt)