Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Kebijakan ini diambil sebagai upaya memastikan anggaran pendidikan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas serta akses pendidikan di seluruh wilayah Kaltim.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa selama ini Bosda menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung operasional sekolah tingkat SMA, SMK, dan SMP. Namun, penggunaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut perlu ditelaah kembali efektivitasnya.
“Bosda ini harus kita evaluasi, anggarannya memang kita siapkan. Tapi perlu kita lihat lagi, apakah penempatannya sudah sesuai dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan dan memperbaiki kualitas pendidikan di Kaltim,” ujar Armin, Rabu (9/7/2025).
Ia menjelaskan, hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah besaran dana Bosda yang diberikan kepada sekolah-sekolah perlu ditingkatkan atau justru dikurangi, tergantung pada efektivitas pemanfaatannya selama ini.
“Dari hasil evaluasi itu nanti kita lihat, apakah perlu kita tingkatkan lagi atau kita kurangi. Yang jelas, kita ingin tingkatkan, tapi kita harus pastikan dulu bahwa penggunaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Armin menekankan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata soal besar kecilnya nominal yang dialokasikan, melainkan bagaimana anggaran tersebut mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas, khususnya bagi daerah-daerah tertinggal dan wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan sebagian Kutai Timur.
“Nominal itu ada untuk masing-masing jenjang, SMA, SMK, SMP. Tapi persoalannya bukan hanya soal angka, melainkan bagaimana angka itu benar-benar berkontribusi pada peningkatan akses dan mutu pendidikan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Bosda merupakan anggaran daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung operasional sekolah, melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat.
Bosda umumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang belum tercover oleh BOS seperti pembiayaan guru honorer daerah, kegiatan ekstra kurikuler, pembelian alat tulis, hingga perbaikan sarana dan prasarana sederhana.
Kaltim sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan komitmen kuat di bidang pendidikan, namun tantangan pemerataan akses masih menjadi pekerjaan rumah. Wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan masih kerap mengalami keterbatasan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang merata.
Karena itu, evaluasi Bosda dinilai menjadi langkah penting untuk memetakan kembali kebutuhan sekolah secara faktual dan memastikan distribusi anggaran tidak hanya menumpuk di wilayah perkotaan.
“Prinsipnya, program pendidikan ini bukan sekadar jalan, tapi harus tepat sasaran, supaya yang kita bantu benar-benar yang membutuhkan,” pungkas Armin.
Langkah evaluasi Bosda ini direncanakan berjalan paralel dengan pembenahan program-program pendidikan lainnya seperti seragam gratis untuk siswa baru, beasiswa Kaltim Tuntas, serta dukungan bagi pendidikan vokasi di SMK agar lulusan Kaltim lebih siap bersaing di dunia kerja. (Adv/diskominfokaltim)