Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menyoroti dampak serius dari lalu lintas kendaraan tambang dan alat berat yang dinilai sebagai penyumbang terbesar kerusakan jalan di sejumlah daerah.
Melalui Dinas Perhubungan, pemprov mengajukan permintaan resmi kepada Kementerian Perhubungan agar beberapa jembatan timbang diaktifkan kembali dan sejumlah titik pengawasan baru ditambah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil demi memperkuat kontrol terhadap kendaraan bermuatan besar yang melintasi jalan umum tanpa batasan tonase yang sesuai.
“Sudah kami kirimkan surat usulan ke pusat agar beberapa jembatan timbang yang sempat tidak difungsikan bisa kembali dioperasikan. Kami juga mendorong penambahan titik baru, terutama di jalur-jalur yang intens dilalui kendaraan tambang,” kata Irhamsyah, Selasa (22/7/2025).
Ia menjelaskan, dari seluruh wilayah Kaltim, saat ini hanya dua jembatan timbang yang masih aktif, yaitu yang berada di jalur Balikpapan–Samarinda dan kawasan Jeroqot.
Pihaknya menilai itu belum cukup, mengingat mobilitas angkutan tambang cukup tinggi di lintasan barat, tengah (Kutai Barat), dan wilayah utara Kaltim. Oleh karena itu, Dishub menekankan pentingnya pengawasan diperluas agar kerusakan jalan tidak semakin meluas.
Namun, hingga kini, Irhamsyah menyebut pihaknya belum menerima tanggapan atau keputusan lanjutan dari pemerintah pusat terkait permohonan tersebut.
“Kami masih menunggu jawaban resmi. Padahal masalah ini sudah menjadi perhatian langsung Bapak Gubernur, terutama setelah beliau menyaksikan sendiri kendaraan berat melintas bebas di jalan umum saat kunjungan ke Kutai Barat,” jelasnya.
Penampakan kendaraan tambang dengan muatan besar yang tetap melintasi jalan publik menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk mendesak penguatan pengawasan di lapangan.
Dishub Kaltim berharap, bila jembatan timbang kembali diaktifkan dan titik pengawasan ditambah, maka pengendalian terhadap angkutan tambang bisa lebih maksimal, serta kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekan secara signifikan. (Adv/diskominfokaltim)