Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini tengah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran secara ketat demi menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi PDIP, Ananda Emira Moeis, dalam wawancara setelah Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin (5/5/2025) di Gedung E DPRD Kaltim.
Menurut Ananda, upaya efisiensi tersebut merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyepakati pemangkasan sejumlah pos anggaran yang dianggap bisa ditunda pelaksanaannya.
“Bisa berjalan dengan baik dan ada hal-hal yang kurang kita perbaiki. Efisiensi anggaran kemarin tim Banggar dan TIPD bertemu dan sudah ada beberapa anggaran yang terpangkas,” ujar Ananda.
Ananda juga menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Program-program yang dinilai kurang mendesak akan ditunda pelaksanaannya demi menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“Saya rasa itu ada anggaran atau program-program yang dikesampingkan dahulu. Pastinya seperti itu. Melihat dari kapasitas fiskal atau melihat dari kapasitas keuangan kita seperti itu,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa ada hal-hal utama yang memang perlu diutamakan dalam penggunaan anggaran daerah.
“Yang pastinya ada hal utama yang harus didahulukan,” tegas Ananda.
Menanggapi isu yang beredar mengenai anggaran untuk Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda menyebut bahwa perencanaan anggaran masih dalam tahap pembahasan.
Ia menyebutkan bahwa Rencana Kerja (Renja) DPRD sudah disusun dan akan masuk dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD).
“Terkait isu anggaran sekretariat DRPD Provinsi Kalimantan Timur, kan ada Renja dan ada banyak hal program-program dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur pembiayaannya sekian yang mana harus disampaikan di Ranwal RKPD,” jelasnya.
Namun, terkait kemungkinan pemangkasan anggaran tersebut, Ananda mengaku belum bisa memastikan.
“Kalau dibilang apakah terpangkas atau bagaimana saya juga belum tahu. Nanti kita lihat karena pastinya nantinya juga disesuaikan dengan kapasitas fiskal kita,” ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai penanganan banjir di Kota Samarinda, Ananda menyebut bahwa kondisinya sudah mulai membaik. Pemerintah provinsi juga telah memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sistem drainase.
“Sudah membaik ya. Kita bantu juga dari provinsi itu terkait drainase pengendalian banjir khususnya di Kota Samarinda. Mohon ditunggu agar lebih baik lagi,” kata Ananda.
Sedangkan terkait evaluasi terhadap program beasiswa Gratispol, khususnya untuk jenjang S3, Ananda menyatakan dukungannya. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan program perlu waktu untuk dievaluasi lebih lanjut agar bisa diketahui aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki.
“Kami dari Lembaga DPRD kita mendukung. Yang pastinya begini, biarkan berjalan dulu karena nantinya akan kelihatan apa persyaratan yang perlu dibenahi, apa persyaratan yang perlu dikurangi ataupun ditambahi,” ujarnya.
Ananda juga mengajak media massa untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah. “Kalian juga sampaikanlah, kalian teman-teman wartawan media cetak maupun online juga menyampaikan kira-kira ada kurang atau lebihnya supaya dari pemerintah provinsi juga bisa tahu,” tutupnya.
Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas, diharapkan Kalimantan Timur mampu menjalankan program-program strategis secara efektif tanpa mengorbankan kestabilan keuangan daerah. (Vinsen)