gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa langkah efisiensi dalam penyusunan APBD 2026 tidak akan mengorbankan hak aparatur sipil negara maupun keberlanjutan program prioritas pendidikan.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang hadir bersama Wakil Gubernur Seno Aji serta Sekda Sri Wahyuni dalam rapat finalisasi APBD bersama DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menetapkan nilai APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun, angka yang sudah disesuaikan dengan kondisi fiskal terbaru.
Rudy mengakui bahwa proses penataan ulang APBD tahun ini harus dilakukan lebih ketat karena adanya penurunan kemampuan fiskal daerah yang cukup besar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah terpaksa memangkas belanja hingga lebih dari enam triliun rupiah.
Meski begitu, ia memastikan bahwa pos penting seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN dan P3K tidak tersentuh pengurangan.
“Anggaran yang tersedia saat ini memang demikian adanya. Pemangkasan sebesar Rp6,06 triliun harus dilakukan, dan seluruh perangkat daerah wajib beradaptasi. Namun yang dapat kami tegaskan, TPP bagi ASN maupun P3K tetap aman dan terkendali,” ucapnya pada Senin kemarin.
Tidak hanya menjamin hak pegawai, Rudy juga menegaskan bahwa program pendidikan gratis GratisPol tetap berjalan.
Program yang menjadi salah satu pilar pembangunan SDM Kaltim itu disebut tidak akan mengalami pemotongan meski seluruh OPD diminta menyesuaikan anggaran.
“Program GratisPol, insyaallah, tetap berjalan sesuai rencana. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk kemajuan Kaltim,” jelasnya.
Menurut Rudy, keberlanjutan GratisPol penting untuk menjaga kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan tinggi, terlebih di tengah biaya kuliah yang terus meningkat.
Rudy meminta publik memahami situasi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, angka APBD 2026 yang telah disepakati merupakan hasil peninjauan ulang yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama legislatif.
Seluruh pos belanja dikaji kembali untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.
“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kaltim. APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun sudah disepakati dan akan kami ajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan. Angka tersebut merupakan hasil evaluasi dan perhitungan ulang tim anggaran,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudy menegaskan bahwa Pemprov akan memperkuat langkah optimalisasi pendapatan melalui berbagai sektor.
“Mohon doa. Insyaallah, peningkatan PAD akan kami dorong lebih maksimal ke depan,” ujarnya.
Di penghujung keterangannya, Rudy menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti melemahkan arah pembangunan.
Justru, kebijakan ini dipilih untuk memastikan stabilitas fiskal menjelang hadirnya Ibu Kota Nusantara pada 2028.
“Komitmen kami untuk masa depan Kaltim teguh dan jelas. Insyaallah, kita siap menyambut IKN pada 2028,” tutupnya. (Adv/Diskominfokaltim/rt).