gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata.
Hal itu mencuat setelah Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyoroti meningkatnya kasus lulusan SMA yang gagal melanjutkan pendidikan karena tidak mampu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Seno mengungkap bahwa laporan mengenai calon mahasiswa yang terpaksa membatalkan rencana kuliah terus berdatangan.
Situasi ini, menurutnya, menunjukkan bahwa biaya pendidikan masih menjadi penghalang besar bagi sebagian masyarakat.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltim kembali menekankan pelaksanaan Program GratisPol Pendidikan, sebuah skema pembiayaan kuliah yang digagas untuk membantu mahasiswa kurang mampu.
Program inilah yang disebut sebagai solusi paling konkret bagi mereka yang menghadapi kendala UKT.
“Tidak sedikit calon mahasiswa yang terpaksa mundur karena UKT. Melalui Gratispol, situasi itu berusaha kami atasi,” ujar Seno Aji pada Rabu (3/12/2025).
GratisPol mulai berjalan pada 2025 dengan sasaran mahasiswa baru atau semester awal. Namun tidak berhenti di situ, pemerintah telah menyiapkan perluasan jangkauan untuk tahun berikutnya.
Pada 2026, program ini direncanakan turut menyentuh mahasiswa semester akhir yang juga menghadapi beban biaya.
Pemprov Kaltim menyiapkan alokasi anggaran khusus agar penyaluran bantuan ini bisa berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran.
Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga Kaltim yang berhenti kuliah semata karena persoalan finansial.
Untuk mengakses GratisPol, mahasiswa hanya diwajibkan memenuhi syarat dasar: memiliki KTP Kaltim dan telah berdomisili minimal tiga tahun.
Skema ini berlaku bagi mahasiswa kampus negeri maupun swasta, sehingga cakupannya lebih luas.
Seno juga meminta seluruh perguruan tinggi mempercepat proses validasi berkas penerima agar tidak ada mahasiswa yang tertunda mendapatkan haknya.
“Mohon verifikasi segera diselesaikan agar mahasiswa dapat memperoleh manfaat kuliah tanpa biaya,” tegasnya.
Melalui GratisPol, pemerintah ingin memastikan peluang pendidikan tinggi di Kaltim tidak bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga.
Program ini diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus menekan jumlah lulusan SMA yang harus menunda atau bahkan membatalkan kuliah karena keterbatasan biaya.
Dengan komitmen anggaran dan perluasan cakupan, GratisPol menjadi salah satu instrumen utama Pemprov Kaltim dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan daya saing generasi muda daerah. (Adv/Diskominfokaltim/rt).