gerakanaktualnews.com, SAMARINDA – Nasib tenaga honorer di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa honorer dengan pengalaman panjang akan menjadi prioritas dalam pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini dianggap penting karena honorer telah menjadi tulang punggung berbagai layanan publik di provinsi ini, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Pemerintah menekankan perlunya keadilan bagi mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa perhatian khusus diberikan kepada tenaga honorer yang memiliki rekam jejak panjang.
“Tenaga honorer yang memiliki rekam jejak pengabdian panjang akan menjadi prioritas dalam proses pengangkatan PPPK,” ujarnya pada Selasa (2/12/2025).
Meski kelulusan seleksi PPPK berada di bawah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemprov berkomitmen menanggung gaji bagi honorer yang berhasil lolos melalui skema APBD.
Hal ini menunjukkan dukungan finansial pemerintah daerah terhadap proses peningkatan status pegawai.
Penataan anggaran tahun ini menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah harus menyesuaikan berbagai pos belanja dan menerapkan efisiensi merata di seluruh organisasi perangkat daerah.
Kendati demikian, upaya memperjuangkan status honorer tetap menjadi prioritas.
Rudy menambahkan bahwa optimisme terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan membantu membuka ruang fiskal yang lebih baik ke depan.
“Seluruh langkah penataan anggaran ini bertujuan menjaga kelangsungan program pembangunan dan pelayanan publik,” pungkas Rudy. (Adv/Diskominfokaltim/rt)