Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali memilih jalur darat dalam kunjungan kerjanya ke wilayah utara provinsi. Perjalanan darat ini bukan tanpa alasan. Gubernur yang akrab disapa Harum itu ingin meninjau langsung kondisi jalan nasional dari Samarinda hingga Berau yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Dan benar saja, selepas menyerahkan penghargaan Program GratisPol dan Jospol di Pendopo Kota Bontang, Harum langsung dikerubungi awak media. Salah satu pertanyaan yang terlontar adalah soal kesan selama menempuh jalur sepanjang 121 kilometer tersebut.
“Alhamdulillah, jalannya bisa dilalui, meski masih banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Harum, Sabtu kemarin (12/7/2025).
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak di jalur padat tersebut harus segera menjadi prioritas perbaikan. Selain membahayakan pengguna jalan, kerusakan itu juga berdampak besar pada efisiensi waktu, biaya operasional, hingga mempercepat kerusakan kendaraan.
“Kalau seperti ini terus, perjalanan jadi tidak efektif dan efisien,” ujarnya.
Dalam upaya mempercepat penanganan, Harum menyampaikan bahwa dirinya telah menghadap langsung Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, untuk membahas pemeliharaan jalan nasional yang masih belum mendapat alokasi penuh dalam APBN.
“Untuk jalur Samarinda–Bontang saja, alokasinya sekitar Rp45 miliar, tapi yang bisa digunakan baru Rp6 miliar. Masih jauh dari cukup,” ungkapnya.
Mendengar hal itu, Menteri PU menyarankan agar Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Gubernur Rudy Mas’ud pun langsung mengajak tim BBPJN turun meninjau langsung kondisi jalan, agar langkah percepatan bisa segera dilakukan.
“Saya bawa langsung Balai Jalan hari ini. Kita ingin semua melihat langsung dan tidak menunggu laporan di atas meja,” tegasnya.
Tak hanya infrastruktur, kunjungan Gubernur juga membawa misi sosial dan ekonomi. Di sela kunjungan, Rudy Mas’ud menyerahkan secara simbolis bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pelaku Usaha Ekonomi Produktif di Kota Bontang.
Bantuan ini dinilainya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peran penting masyarakat sipil dalam pembangunan daerah.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pembangunan sosial butuh kolaborasi semua pihak dari lembaga sosial, komunitas, hingga masyarakat,” katanya.
Harum juga menyerahkan sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Bontang. Sertifikasi ini, menurutnya, adalah langkah strategis untuk mendorong produk lokal agar semakin kompetitif dan berpeluang masuk pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
“Dengan sertifikat halal, produk kita lebih dipercaya. Ini soal meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil kita,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Anggota DPD RI Sofyan Hasdam, serta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Hadir pula Ketua TP PKK Kaltim, Hj Sarifah Suraidah Harum, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov. (Adv/diskominfokaltim)