Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat mengukuhkan Edy Sutanto sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur yang baru, menggantikan Felix William Sahetapy, Senin pagi (30/6/2025), di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.
Acara pengukuhan yang dimulai pukul 08.00 WITA tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya peran BPKP sebagai mitra strategis dalam memperkuat pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap BPKP bisa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan,” ucap Rudy.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“BPKP bukan hanya auditor, tapi mitra strategis yang membantu memastikan anggaran tepat sasaran dan transparan,” tegasnya.
“Kami ingin semua anggaran dikelola secara akuntabel, tanpa penyalahgunaan kewenangan ataupun kesalahan penggunaan dana,” lanjut Rudy.
Menurutnya, percepatan pembangunan di Kaltim, termasuk sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), menuntut tata kelola keuangan yang bersih, efisien, dan terukur. Maka, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci keberhasilan.
Sementara itu, Edy Sutanto menyampaikan kesiapan dirinya untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas di Kalimantan Timur. Ia juga menyatakan bahwa pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan menyeluruh dan kerja sama lintas instansi.
“Kami akan mengawal program prioritas Presiden dan juga program strategis dari Gubernur,” kata Edy.
“Pengawasan akan kami lakukan dengan pendekatan yang terukur, agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien,” lanjutnya.
Edy juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah serta budaya patuh terhadap peraturan di kalangan pejabat daerah.
“Kami juga akan dorong penguatan pengendalian intern pemerintah serta kepatuhan pada regulasi,” tambah Edy.
BPKP, menurut Edy, tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan program agar berjalan sesuai tata kelola dan memberi jaminan terhadap keamanan aset serta pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.
Pengukuhan ini menjadi tonggak awal kolaborasi baru antara BPKP dan Pemprov Kaltim untuk memperkuat integritas birokrasi, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah. (Adv/diskominfokaltim)