Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya perubahan paradigma fiskal di lingkungan pemerintahannya. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada dana bagi hasil (DBH) harus mulai dikurangi.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana bagi hasil. Ini harus jadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya, Minggu (13/7/2025).
Hingga kini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim masih sangat bergantung pada DBH dari sektor tambang batubara dan migas.
Namun, Gubernur Harum mengingatkan bahwa kedua komoditas andalan tersebut merupakan sumber daya alam tak terbarukan, suatu saat pasti akan habis, atau minimal tidak lagi menguntungkan.
Tak hanya faktor ketersediaan sumber daya, dinamika harga di pasar global juga membuat penerimaan dari sektor ini tidak stabil. Situasi geopolitik seperti konflik di Timur Tengah atau penurunan permintaan dari negara besar seperti Tiongkok bisa langsung menjatuhkan harga komoditas.
“Andalan kita masih batubara. Tapi kalau China saja berhenti beli, sedikit saja pasar terganggu, harga bisa jatuh bebas,” ujar Rudy Mas’ud sambil mencontohkan betapa rentannya kondisi pasar saat ini.
Ia mengingatkan OPD-OPD yang mengurusi sektor penerimaan daerah agar tidak lagi menjadikan DBH sebagai satu-satunya tumpuan. Rudy menyebut bahwa saatnya Kalimantan Timur mempersiapkan sumber-sumber pendapatan alternatif yang lebih berkelanjutan.
Di tengah pergeseran global menuju energi baru terbarukan, Kaltim pun diminta mulai mengarahkan strategi pembangunannya ke arah yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Hal ini bisa dilakukan melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata.
“Sektor-sektor ini menyimpan potensi besar. Kita juga punya perusda yang bisa jadi penggerak penerimaan jika dikelola maksimal,” tambahnya.
Gubernur Harum menegaskan, pemanfaatan perusahaan daerah (perusda) bisa menjadi solusi jangka panjang jika dikelola secara profesional dan berorientasi bisnis.
Menurutnya, reformasi kemandirian fiskal perlu ditopang oleh langkah-langkah nyata, termasuk memaksimalkan aset dan sumber daya lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni juga menyoroti pentingnya penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Ia menyebut bahwa agenda nasional yang melibatkan seluruh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda se-Indonesia di Kaltim, menjadi momentum strategis membangkitkan sektor ekonomi kreatif.
“Event ini memberi ruang belajar dan bertukar gagasan. Produk-produk lokal akan tampil, sehingga pelaku UMKM bisa terinspirasi dan meningkatkan kualitas usahanya,” jelas Sri.
Ia memastikan Pemprov Kaltim memberi dukungan penuh atas penyelenggaraan agenda tersebut. Selain demi suksesnya acara, kehadiran para tamu dari berbagai daerah juga diharapkan membawa efek domino terhadap geliat ekonomi lokal.
“Kita ingin mereka merasa nyaman, terlayani dengan baik, dan pulang membawa kesan positif tentang Kaltim,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)