Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Ribuan guru swasta jenjang SMA, SMK, dan MA di Kalimantan Timur masih harus bersabar menanti pencairan insentif yang dijanjikan pemerintah daerah. Proses penyaluran yang seharusnya sudah berjalan, tertahan akibat perubahan sistem administrasi serta verifikasi data yang ketat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengungkapkan bahwa kendala utama bersumber dari transisi sistem keuangan ke platform baru, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
“Penerapan sistem baru ini menuntut penyesuaian menyeluruh. Kami tidak ingin gegabah dalam menyalurkan dana tanpa kejelasan data. Proses verifikasinya memang memakan waktu karena harus akurat,” jelas Rahmat, Minggu (25/5/2025).
Insentif sebesar Rp1 juta per bulan tersebut dirancang sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi guru swasta di Kaltim. Namun, pencairannya dilakukan bertahap, tergantung kelengkapan dokumen dan validasi melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Guru yang datanya sudah lengkap dan sesuai langsung masuk dalam penyaluran tahap pertama, sementara yang belum memenuhi persyaratan administratif masih menunggu giliran.
Jumlah guru swasta yang tercatat sebagai calon penerima mencapai sekitar 5.000 orang. Pemerintah menargetkan proses pembayaran dapat dirampungkan paling lambat akhir Mei hingga awal Juni 2025, seiring rampungnya pengesahan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk masing-masing tahap pencairan.
Lebih jauh, Rahmat menyoroti pentingnya keberadaan data Dapodik sebagai basis utama kebijakan di sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa setiap tenaga pendidik harus aktif memeriksa dan memperbarui informasi mereka dalam sistem tersebut.
“Kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak guru yang gagal ikut seleksi PPPK hanya karena namanya tidak terdata resmi di Dapodik, padahal mereka memenuhi syarat,” ujarnya.
Lebih dari sekadar bantuan finansial, kebijakan ini juga menjadi upaya evaluatif untuk memperbaiki pengelolaan data pendidikan, khususnya bagi tenaga pendidik swasta. Pemerintah berharap ke depan sistem yang ada bisa lebih presisi dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. (Adv/diskominfokaltim)