gerakanaktualnews.com, TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pengelolaan dana perimbangan secara bijak demi kemakmuran masyarakat Kukar.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat wawancara eksklusif bersama wartawan menarakaltim di Kantor DPRD Kukar pada Senin, (13/10/ 2025).
“Berdasarkan hasil konsultasi kami dengan Kementerian Keuangan, memang diatur dalam Undang-Undang APBN bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dipotong 50 persen. Artinya, hak kita hanya separuhnya,” ungkap Ahmad Yani dengan tenang namun tegas.
Meski demikian, ia tetap menyampaikan rasa syukur karena pemerintah pusat memberikan kompensasi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang nilainya mencapai lebih dari Rp2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan belanja pegawai.
“Ini bentuk kompensasi dari pemotongan DBH. Jadi meski dipangkas, daerah kita tetap mendapat dukungan yang signifikan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya percepatan penyaluran dana kurang salur yang ditaksir mencapai triliunan rupiah.
“Kami berharap ada perbaikan segera agar dana tersebut bisa ditransfer ke daerah. Ini penting untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menyinggung potensi besar APBD Kukar yang bisa menembus angka Rp8–10 triliun jika seluruh potensi pendapatan daerah tergarap optimal.
“Kita sudah tetapkan anggaran Rp7,3 triliun. Tapi kalau daerah berani mengoptimalkan potensi yang ada, seharusnya bisa lebih dari itu,” katanya penuh keyakinan.
Ahmad Yani juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar dana yang tersedia segera dibelanjakan secara efektif.
“Jangan sampai uang menumpuk di akhir tahun sementara proyek tertunda. Masyarakat harus segera merasakan manfaat pembangunan sejak awal,” ujarnya dengan nada penuh semangat.
Sebagai penutup, Ahmad Yani menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara adalah tujuan utama dari setiap kebijakan keuangan daerah.
“Potensi alam dan keuangan yang kita miliki harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu yang menjadi tanggung jawab kami,” pungkasnya penuh optimisme.
Dengan visi dan kepemimpinan yang penuh semangat, Ahmad Yani menunjukkan komitmen kuat untuk membawa Kutai Kartanegara menuju tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(ADV/DPRDKUKAR/Vinsen)