Gerakanaktualnews.com, Papua — Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Papua Selatan tahun anggaran 2023 menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, terutama dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA). Kasus ini menjadi lebih krusial karena dana yang dikorupsi diperuntukkan bagi anak-anak usia dini, termasuk anak-anak asli Papua yang sangat membutuhkan akses pendidikan dasar.
Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa, menyatakan keprihatinannya atas lambannya penegakan hukum terhadap dugaan korupsi dana hibah PAUD senilai Rp4,6 miliar berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kasus ini ditangani oleh Polres Merauke, namun hingga kini dinilai belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
“Pengalaman kami menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, yang sering dikorbankan adalah orang-orang kecil yang tidak punya kuasa. Mereka hanya dijadikan kambing hitam, sementara pelaku utama atau ‘Big Bos’ yang menikmati hasil korupsi justru tidak tersentuh hukum,” kata Gabriel Goa melalui keterangan tertulis kepada Gerakanaktualnews.com, Kamis, (8/5/2025) via layanan WhatsApp.
Menyikapi kondisi tersebut, KOMPAK INDONESIA menyampaikan tiga langkah penting sebagai bentuk komitmen untuk membongkar praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di wilayah Papua Selatan.
Pertama, mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan supervisi dan pengawasan terhadap penanganan kasus ini oleh Polres Merauke. Hal ini dianggap penting untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
Kedua, KOMPAK INDONESIA menyatakan dukungan penuh kepada Kapolres Merauke, AKBP Leonardo Yoga, untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi berjamaah ini, termasuk para aktor intelektual di balik kasus tersebut.
Menurut Gabriel, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pelaku lapangan, melainkan harus menyentuh otak di balik kejahatan luar biasa ini.
Ketiga, Gabriel mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, aktivis anti-korupsi, dan warga Papua Selatan, untuk bersatu dan berani membongkar kejahatan luar biasa ini. Ia menekankan bahwa korupsi yang terjadi telah merampok hak-hak dasar anak-anak, khususnya anak-anak asli Papua, yang mestinya mendapatkan akses pendidikan sejak dini.
Gabriel juga menegaskan bahwa jika Polres Merauke tidak mampu menuntaskan kasus ini secara tuntas dan adil, maka sudah selayaknya KPK turun tangan langsung melalui pengawasan dan supervisi yang ketat, demi memastikan semua pelaku, termasuk otak intelektualnya, diadili secara hukum.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pihak bahwa korupsi di sektor pendidikan, khususnya yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak asli Papua, tidak bisa ditoleransi. Negara dan seluruh aparat penegak hukum dituntut hadir dan bertindak tegas untuk melindungi hak-hak dasar generasi masa depan bangsa.
Gabriel menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa KOMPAK INDONESIA akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengajak semua pihak untuk tidak takut melawan kejahatan korupsi. (Vinsen)