Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU belakangan ini menjadi pemandangan tak biasa di Kota Balikpapan. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite dan Pertamax, membuat masyarakat resah, terlebih kota ini dikenal sebagai sentra energi di Kalimantan Timur.
Menanggapi kekhawatiran publik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan penjelasan resmi. Ia memastikan bahwa penyebab gangguan distribusi bukan karena kekosongan stok, melainkan karena masalah teknis terkait standar kualitas BBM yang didatangkan dari luar negeri.
“Bahan bakarnya sudah tersedia, tapi belum bisa langsung disalurkan karena hasil uji mutunya tidak sesuai spesifikasi. Proses penyesuaian harus dilakukan terlebih dahulu,” kata Rudy, Senin (26/5/2025).
Rudy mengungkapkan, sebagian besar pasokan BBM nasional masih bersumber dari impor. Setiap kiriman harus melalui proses evaluasi mutu oleh Pertamina sebelum dinyatakan layak edar. Bila ditemukan perbedaan kualitas dari standar yang ditetapkan, maka BBM tersebut harus menjalani proses perbaikan sebelum dapat disalurkan.
Sambil menunggu hasil penyesuaian, suplai ke Balikpapan untuk sementara dipenuhi dari daerah tetangga seperti Banjarmasin dan Kotabaru. Namun, pengiriman dari wilayah tersebut membutuhkan waktu tambahan setidaknya satu hari, yang berimbas pada keterlambatan distribusi lokal.
“Sekarang distribusi sudah kembali normal. Tidak ada lagi hambatan, dan kami pastikan alur pasokan tetap aman,” ujar Rudy.
Pemerintah Provinsi Kaltim, lanjut Rudy, terus membangun komunikasi aktif dengan Pertamina agar permasalahan serupa dapat diantisipasi sejak awal. Koordinasi ini juga diperkuat dengan pengawasan ketat terhadap rantai distribusi bahan bakar di tingkat daerah.
Rudy menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan pasokan energi sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Menurutnya, kelancaran distribusi BBM merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui sinergi antara pemerintah, perusahaan distribusi, dan pihak pengawas. (Adv/diskominfokaltim)