Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Program Sekolah Rakyat berbasis asrama yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan besar di tahap awal pelaksanaan. Fokus utama masalahnya berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD), yang justru mengalami minimnya minat pendaftaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa banyak orang tua belum siap melepas anak-anak mereka yang masih kecil untuk tinggal jauh dari rumah, meski program ini dirancang untuk menanggung seluruh biaya kebutuhan siswa.
“Untuk anak SD, belum ada yang mendaftar. Rata-rata orang tua masih merasa berat jika anak usia 7 tahun harus tinggal di asrama,” ujar Andi, Sabtu (12/7/2025).
Kondisi ini terlihat di tiga lokasi rintisan Sekolah Rakyat di Samarinda yaitu BPMP, BPVP, dan SMAN 16 Samarinda. Di antara ketiganya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) menjadi lokasi yang paling siap beroperasi, dengan target mulai tahun ajaran baru 2025/2026 pada 14 Juli. Kuota disiapkan sebanyak 50 siswa jenjang SMP dan 50 siswa jenjang SMA, masing-masing terbagi ke dalam dua rombongan belajar.
“Siswa SMP dan SMA di BPMP sudah terdaftar, hanya menunggu pemeriksaan kesehatan. Sementara dua lokasi lainnya dijadwalkan menyusul pada 18 Juli,” terang Andi.
Untuk menjaring peserta didik, Pemprov Kaltim menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna membantu verifikasi di lapangan.
Proses ini bertujuan memastikan bahwa siswa yang direkrut benar-benar berasal dari keluarga yang layak menerima manfaat pendidikan gratis berasrama.
Namun, khusus untuk jenjang SD, rekrutmen masih mengalami kebuntuan. Tantangan ini ternyata bukan hanya terjadi di Kaltim. Dalam forum nasional antardaerah yang digelar beberapa waktu lalu, banyak provinsi lain melaporkan hal serupa.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Dinsos Kaltim mulai mempertimbangkan pendekatan alternatif, salah satunya melalui kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan.
Anak-anak yang putus sekolah atau belum mendapatkan akses pendidikan formal dinilai bisa diarahkan menjadi calon siswa SD Sekolah Rakyat.
“Untuk masuk SD, usia minimal adalah tujuh tahun. Kita akan fokus mencari anak-anak putus sekolah yang belum terserap sistem pendidikan,” ujar Andi.
Meskipun bersifat asrama penuh, pemerintah memastikan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi sepenuhnya. Mulai dari perlengkapan sekolah, pakaian, makan, hingga kebutuhan harian ditanggung oleh pemerintah pusat. Bahkan, setiap anak akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp48 juta per tahun.
“Orang tua tidak perlu khawatir. Segala kebutuhan siswa di Sekolah Rakyat akan dibiayai, termasuk makan dan tempat tinggal. Insyaallah, semua akan tercukupi,” tegas Andi.
Pemprov berharap dengan jaminan fasilitas lengkap dan pendekatan yang lebih fleksibel, Sekolah Rakyat bisa menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan bermutu. (Adv/diskominfokaltim)