Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Kejadian banjir dan longsor yang kembali melanda Samarinda menjadi sorotan kritis bagi kinerja pemerintah kota dalam mengelola risiko bencana. Situasi ini dianggap sebagai peringatan serius agar sistem mitigasi bencana dapat dirancang lebih matang dan mampu merespons secara proaktif terhadap perubahan cuaca ekstrem.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyampaikan kekhawatirannya terkait pendekatan yang cenderung reaktif dari pemerintah dalam menghadapi bencana.
Ia menilai, selama ini penanganan baru dilakukan setelah bencana terjadi, bukan dari upaya pencegahan sejak awal.
“Kita masih kerap melihat tindakan pemerintah yang muncul setelah bencana datang. Jika belum ada korban, masalah sering dianggap selesai begitu saja. Mentalitas seperti ini harus berubah agar kita bisa melindungi lebih banyak jiwa dan aset warga,” kata Andriansyah, Kamis (22/5/2025).
Selain banjir yang merendam banyak wilayah, ancaman tanah longsor juga memberikan dampak serius, termasuk korban jiwa, seperti di Kelurahan Lempake. Bahkan, longsor juga menimpa proyek strategis, yaitu inlet Terowongan Samarinda, yang menambah kekhawatiran warga sekitar.
Andriansyah menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur yang didanai dengan dana besar.
Ia mengingatkan pemerintah agar komunikasi risiko dilakukan secara baik sehingga publik tidak merasa cemas dan enggan menggunakan fasilitas tersebut.
“Apabila masyarakat mulai enggan memanfaatkan fasilitas yang dibangun karena khawatir, itu berarti ada kesalahan dalam penyampaian informasi dari pemerintah. Sayang sekali bila proyek dengan nilai besar akhirnya terbengkalai hanya karena minimnya jaminan keamanan,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrat ini juga mendesak Pemkot Samarinda untuk bersikap transparan dengan memberikan data teknis yang akurat serta menginformasikan langkah penguatan pascakejadian secara terbuka.
“Keterbukaan sangat penting. Pemerintah harus memberikan bukti dan penjelasan yang konkret agar kekhawatiran warga bisa dijawab secara logis, bukan sekadar klaim tanpa dasar,” tambah Andriansyah.
Selain itu, ia menegaskan bahwa dialog antara DPRD dan instansi terkait terus berjalan guna merumuskan kebijakan mitigasi yang lebih preventif dalam menghadapi tantangan iklim ekstrem dan risiko bencana lainnya. (Adv/dprdsmd)