Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Transformasi dalam dunia pendidikan nasional kembali bergulir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyambut perubahan ini dengan optimis tinggi, terutama terkait penerapan sistem penilaian baru yang menekankan keadilan dan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa perubahan pendekatan dalam penilaian siswa bukan hanya sekadar mengganti format ujian. Lebih dari itu, ini merupakan upaya membenahi paradigma pendidikan agar tidak lagi semata-mata berorientasi pada capaian nilai, melainkan juga pada kualitas proses pembelajaran itu sendiri.
Dalam forum pendidikan bertajuk Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan – Penerapan Tes Kompetensi Akademik sebagai Instrumen Penilaian Nasional yang diselenggarakan di Hotel Mercure Samarinda pada Sabtu (24/5/2025), Sri Wahyuni menyoroti pentingnya melihat proses belajar secara holistik.
“Penilaian pendidikan semestinya tak hanya berhenti pada angka. Kita harus mampu menilai bagaimana pengajaran berlangsung, sejauh mana tenaga pendidik siap, dan bagaimana lingkungan belajar mendukung proses itu,” ujar Sri di hadapan peserta kegiatan.
Ia menambahkan, transisi dari sistem Ujian Nasional ke Tes Kompetensi Akademik (TKA) adalah langkah strategis yang memungkinkan evaluasi pendidikan dilakukan secara lebih komprehensif dan adil. Melalui TKA, penilaian tidak hanya menjangkau peserta didik, tetapi juga memperhatikan kinerja kepala sekolah, kompetensi para guru, hingga kesiapan infrastruktur dan teknologi pendidikan.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menekankan bahwa dunia pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan tak bisa dibebankan hanya pada guru atau siswa, melainkan perlu keterlibatan aktif pemerintah, orang tua, serta masyarakat luas.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan beberapa upaya konkret yang telah dijalankan oleh Pemprov Kaltim dalam mendukung ekosistem pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif. Salah satunya adalah peluncuran program ‘GratisPol’—kebijakan yang membuka akses lebih luas terhadap pendidikan tinggi bagi pelajar Kaltim dari berbagai latar belakang.
“Evaluasi harus mampu mencerminkan proses, bukan hanya hasil akhir. Maka, sinergi antara berbagai pihak adalah kunci untuk melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan,” tutupnya.
Dengan paradigma baru ini, Pemprov Kaltim berharap arah pembangunan pendidikan bisa lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman dan tetap berpijak pada prinsip pemerataan akses serta peningkatan mutu secara berkelanjutan. (Adv/diskominfokaltim)