gerakanaktualnews.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa penyesuaian anggaran yang terjadi pada tahun 2026 tidak akan mengganggu kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi darurat.
Meski kondisi fiskal tahun depan mengalami tekanan signifikan, terutama dari sisi pendapatan transfer pusat, Pemprov memastikan Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap dipertahankan sebagai pos penting.
Turunnya pendapatan daerah membuat pemerintah harus melakukan rasionalisasi di banyak titik. Sejumlah kegiatan dipangkas dan anggaran wajib ditata ulang agar tetap sesuai prioritas.
Namun untuk kebutuhan kedaruratan, Pemprov memilih untuk tidak menarik rem terlalu dalam. BTT tetap disiapkan, meski ikut menurun mengikuti kemampuan daerah.
“BTT tahun depan itu ya, dananya tetap ada,” kata Sri Wahyuni, Sabtu (6/12/2025).
Dalam rancangan APBD 2026, alokasi BTT ditetapkan sebesar Rp33,93 miliar. Nilai itu jauh lebih kecil dibanding tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp100 miliar.
Penyesuaian ini tidak bisa dihindari karena pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan anjlok hingga Rp6,19 triliun.
Salah satu faktor terbesar adalah pendapatan transfer pusat yang menurun tajam hingga 66,39 persen dari perkiraan awal.
Meski mengecil, Pemprov menilai BTT tetap harus dipertahankan karena fungsinya tidak hanya berkaitan dengan bencana alam.
Anggaran ini juga menjadi tumpuan untuk merespons kebutuhan mendadak lain yang menyangkut kepentingan pemerintah daerah, mulai dari penanganan inflasi hingga pembayaran putusan pengadilan.
“BTT itu bukan cuma soal bencana, tapi juga kebutuhan mendadak pemerintah,” jelasnya.
Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Pemprov Kaltim juga tetap menjalankan prinsip solidaritas antar daerah.
Baru-baru ini, Kaltim menyalurkan bantuan senilai total Rp7,5 miliar untuk penanganan banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Masing-masing provinsi menerima Rp2,5 miliar setelah mendapatkan persetujuan gubernur dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Itu bagian dari solidaritas daerah, dan kami tetap jalankan,” imbuhnya.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa besaran BTT yang tersedia diyakini masih memadai selama Kaltim tidak mengalami bencana besar pada 2026.
Ia berharap kondisi daerah tetap stabil sehingga anggaran darurat dapat digunakan secara terukur sepanjang tahun.
“Insya Allah cukup BTT itu. Mudah-mudahan saja Kalimantan Timur tidak ada bencana besar yang memerlukan dana sangat banyak,” pungkasnya. (Adv/Diskominfokaltim/rt).