gerakanaktualnews.com, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam rapat koordinasi dengan Satuan Tugas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin (20/10/2025).
Rapat ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ahyani Fadianur Diani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Alpian Noor, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Slamet Hadiraharja, serta sejumlah perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu juga Turut hadir Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar yang didampingi Jajarannya, Perwakilan Kejaksaan Negeri Tenggarong dan perwakilan Kodim 0906/KKR
Sekda Kukar Sunggono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satgas PKH yang telah berkenan hadir untuk melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah.
Ia menilai, keberadaan Satgas PKH sangat penting dalam upaya menjaga kelestarian kawasan hutan di wilayah Kukar yang memiliki luas dan potensi tinggi.
“Kami menyambut baik kehadiran jajaran Satgas PKH. Ini merupakan langkah positif dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di Kutai Kartanegara,” ujar Sunggono.
Lebih lanjut, Sunggono menjelaskan bahwa kondisi kawasan hutan di Kukar saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aktivitas ilegal seperti pembalakan liar hingga konflik pemanfaatan lahan yang tumpang tindih antara kawasan hutan dan area pemukiman maupun kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kukar memiliki bentang kawasan hutan yang cukup luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Namun, di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai permasalahan, terutama terkait pemanfaatan ruang dan pengawasan aktivitas di lapangan. Untuk itu, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan,” jelasnya.
Ia berharap melalui rapat koordinasi ini, dapat terbangun sinergi dan kesepahaman bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
“Harapan kami, melalui forum ini dapat dihasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap produktif secara berkelanjutan,” tambah Sunggono. (ADV/PROKOMKUKAR/vsn).