Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Penertiban pedagang Pasar Subuh oleh aparat keamanan pada Jumat lalu (9/5/2025) mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua I DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda. Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam atas absennya peran aktif Pemerintah Kota dalam proses yang menyangkut penghidupan warga tersebut.
Vananzda, yang menyaksikan langsung jalannya penertiban, menganggap kehadiran aparat tanpa didampingi instansi teknis dari pemerintah sebagai langkah yang tidak bijaksana. Ia menyebutkan bahwa pendekatan koersif seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan yang utama.
“Yang dibutuhkan warga adalah penjelasan, bukan sekadar tindakan. Ketika pemerintah tidak hadir, yang muncul adalah kesan bahwa negara abai terhadap warganya,” ucapnya, Jum’at (16/5/2025).
Ia menyoroti pentingnya membangun dialog sebelum melakukan upaya pengosongan area. Menurutnya, persoalan ini tak bisa dipandang semata sebagai urusan ketertiban umum, melainkan menyangkut hak warga untuk menjalankan usaha secara layak.
Vananzda juga mempertanyakan mengapa DPRD sebagai lembaga wakil rakyat tidak dilibatkan dalam proses komunikasi maupun pengambilan keputusan. Ia menilai, keberadaan legislatif dapat menjadi jembatan penting agar penanganan masalah seperti ini tidak memicu ketegangan sosial.
“Yang terjadi justru minimnya koordinasi lintas lembaga. Pemerintah daerah seakan melepaskan tanggung jawab, dan ini sangat disayangkan,” katanya.
Kritiknya juga menyasar pada legalitas pelaksanaan penertiban tersebut. Ia meminta penjelasan terkait dasar hukum yang digunakan, serta alasan di balik keputusan eksekusi tanpa kehadiran pihak yang mestinya menjadi pengambil kebijakan.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Samarinda akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan berlangsung pada Rabu (14/5/2025). Forum ini akan menjadi ruang diskusi terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait untuk merumuskan solusi yang lebih adil dan manusiawi.
“Kami ingin pendekatan yang lebih beretika dan berdialog. Tak boleh ada keputusan sepihak yang menyakiti rakyat. Semua harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang terbaik,” tutupnya. (Adv/dprdsmd)