Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menanggapi serius aduan masyarakat terkait pungutan seragam sekolah yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Padahal, Pemprov telah menggulirkan program seragam gratis melalui skema GratisPol (Gratis Pendidikan Total) yang bertujuan meringankan beban orang tua siswa.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menjelaskan bahwa ketidaksinkronan ini terjadi karena sebagian besar sekolah sudah terlanjur memesan seragam secara mandiri sejak tahun 2024, sebelum anggaran seragam gratis bisa diimplementasikan secara penuh pada tahun 2025.
“Memang untuk tahun 2025 ini belum semua bisa kami cover secara maksimal. Sekolah-sekolah sudah memesan seragam lebih dulu dari tahun 2024, sehingga stok seragam di sekolah itu sudah tersedia. Baru nanti di tahun 2026 kita pastikan semua sekolah tidak perlu lagi memesan, karena sudah kami siapkan sepenuhnya,” kata Armin, Rabu (9/7/2025).
Ia menerangkan, pada tahun ini Pemprov Kaltim memprioritaskan pengadaan seragam inti untuk siswa baru kelas 10 SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Paket bantuan tersebut meliputi baju putih abu-abu, tas, dan sepatu dengan total anggaran mencapai Rp65 miliar, yang dialokasikan untuk sekitar 60 ribu siswa. Jika dihitung rata-rata, setiap siswa mendapatkan fasilitas senilai Rp1 juta.
Armin menegaskan, pihaknya sudah memberikan arahan jelas kepada kepala sekolah untuk tidak membebani orang tua dengan kewajiban membeli seragam dalam bentuk paket. Sekolah diimbau memberikan opsi kepada siswa untuk membeli secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing keluarga.
“Kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah, jangan sampai langsung memberitahu orang tua harga satu paket seragam. Kalau orang tua belum mampu beli semua, ya beli dulu yang penting, sesuai kemampuan. Sekolah tidak boleh memaksakan,” tegas Armin.
Namun, kenyataannya di lapangan masih ditemukan sekolah yang menawarkan seragam secara paket sekaligus dengan harga tertentu.
Hal ini menjadi sorotan, terutama saat masa reses DPRD Kaltim, di mana masyarakat Mahulu melaporkan adanya pungutan seragam yang dinilai membebani.
“Sudah kami ingatkan agar jangan seperti itu. Kalau sudah tersedia sebagian seragam, orang tua bisa menyesuaikan kemampuan. Yang penting prinsipnya tidak memaksa,” lanjut Armin.
Terkait produksi seragam gratis tersebut, Armin mengungkapkan pihaknya masih membahas apakah proses produksi akan dilakukan di Kalimantan Timur atau tetap menggunakan produsen dari luar daerah. Hal ini mempertimbangkan efisiensi anggaran sekaligus peluang memberdayakan pelaku usaha lokal.
“Kami masih kaji apakah seragamnya diproduksi di Kaltim atau di luar daerah. Yang jelas masih dalam pembahasan supaya hasilnya nanti optimal,” tutupnya.
Program GratisPol yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltim ini diharapkan tidak hanya meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan dan pedalaman seperti Mahulu. (Adv/diskominfokaltim)