Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas terus diperkuat. Kini, upaya tersebut diarahkan untuk melibatkan Universitas Terbuka (UT) ke dalam program unggulan GratisPol, yang membebaskan mahasiswa dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Meskipun UT telah lama hadir di Kaltim dengan banyak mahasiswa lokal, secara legal kampus ini masih berstatus terdaftar di Jakarta, sesuai administrasi Kemendikbudristek.
Kondisi ini membuat UT belum bisa menikmati fasilitas GratisPol yang dikhususkan untuk perguruan tinggi yang berstatus resmi berdomisili di Kalimantan Timur.
“Gedung UT ada di Kaltim, mahasiswa kita banyak di sana. Tapi secara administrasi mereka masih terdaftar di Jakarta. Ini yang sedang kami dorong agar UT menetapkan alamat tetapnya di sini,” ungkap Wakil Gubernur Jum’at, Seno Aji, Kamis (4/7/2025).
Pemprov Kaltim menargetkan agar persoalan administratif tersebut bisa segera diselesaikan, sehingga UT bisa mulai masuk dalam daftar kampus penerima subsidi GratisPol pada 2026 mendatang.
“Banyak mahasiswa yang sudah meminta sejak lama. Insya Allah 2026 kita upayakan agar UT bisa ikut menikmati program GratisPol,” jelas Seno.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Armin, menambahkan bahwa Universitas Terbuka sangat relevan untuk membuka akses pendidikan bagi pemuda di pelosok yang selama ini terhalang biaya kuliah dan ongkos hidup jika harus merantau ke kota.
“Dengan adanya UT, anak-anak kita tetap bisa kuliah dari kampung halaman secara daring, tanpa harus memikirkan biaya kost atau makan di kota. Program GratisPol memang baru mencakup UKT, belum sampai ke biaya hidup,” jelas Armin.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data, masih ada sekitar 9.000 anak muda Kaltim di bawah usia 25 tahun yang berpotensi melanjutkan pendidikan tinggi tetapi terkendala biaya. Dengan hadirnya UT dalam program GratisPol, diharapkan mereka bisa lebih mudah mengakses pendidikan tinggi.
Kendati demikian, Seno Aji menegaskan bahwa sampai saat ini GratisPol baru meng-cover biaya UKT. Sementara bantuan biaya hidup masih dalam tahap evaluasi dan hanya diberikan dalam kasus tertentu, seperti di ISBI Kaltim yang jumlah mahasiswanya masih terbatas.
“Fokus kami masih di UKT dulu, soal biaya hidup akan dikaji lebih lanjut. Prinsipnya, kami ingin sebanyak mungkin anak-anak Kaltim bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa beban biaya kuliah,” tutup Seno. (Adv/diskominfokaltim)