gerakanaktualnews.com, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahakam Menggugat di depan Gedung DPRD Kaltim pada Kamis (6/2/2025). Aksi tersebut menolak wacana perguruan tinggi diberikan izin untuk mengelola tambang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Minerba yang baru.
Menurut Hamas, sapaannya, keputusan terkait pengelolaan tambang oleh universitas merupakan kebijakan pemerintah pusat, sehingga DPRD Kaltim tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau membatalkannya. Namun, pihaknya tetap akan menampung aspirasi mahasiswa dan meneruskannya ke tingkat pusat.
“UU ini sudah diputuskan di pusat, jadi kami di daerah hanya bisa menampung dan meneruskan aspirasi teman-teman mahasiswa. Prinsipnya, kebijakan ini bukan keputusan daerah,” ujarnya, Jumat (7/2/2025).
Meskipun secara kelembagaan mengikuti keputusan pemerintah pusat, Hamas secara pribadi mengaku kurang sependapat dengan aturan ini. Ia menyoroti masih banyaknya persoalan lingkungan yang belum terselesaikan akibat aktivitas pertambangan yang sudah ada.
“Secara pribadi, saya kurang sreg. Yang dikelola oleh perusahaan resmi saja masih banyak masalah, seperti lubang tambang yang tidak direklamasi dan kerusakan lingkungan. Tapi ini sudah menjadi regulasi, sehingga mau tidak mau kita harus mengikuti,” ungkapnya.
Hamas menegaskan bahwa DPRD Kaltim sejalan dengan mahasiswa dalam menjaga lingkungan Kalimantan Timur.
“Singkatnya, kita satu tujuan dengan mahasiswa. Kita sayang lingkungan karena kita tinggal di Kalimantan,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa agar DPRD Kaltim menolak aturan tersebut, Hamas menjelaskan bahwa secara kelembagaan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menolak UU yang telah disahkan oleh pemerintah pusat.
“Kalau menolak, kita tidak bisa, karena semua regulasi ini ditetapkan di pusat. Tapi memberikan masukan tentu bisa, karena kondisi geografis, sosial, dan adat di setiap daerah berbeda-beda,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait permintaan mahasiswa untuk berdialog dengan DPRD, Hasanuddin memastikan pihaknya akan merespons dengan membuka ruang diskusi.
“Kami pasti akan merespons. Sebagai wakil rakyat, kami akan menampung aspirasi mereka. Namun, untuk memutuskan regulasi yang berasal dari pusat, itu di luar kewenangan kami,” tutupnya. (*)