Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) kembali memimpin briefing rutin setiap Senin di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/4/2025).
Saat memberi arahan, Gubernur Harum mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar semua kebijakan OPD harus terkoordinasi dengan pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur). Ia tidak ingin ada kebijakan yang dieksekusi, tanpa koordinasi dengan pimpinan.
Hal ini penting agar pimpinan juga tahu proses kinerja para pimpinan OPD, bukan hanya melihat hasil akhirnya.
“Kita perlu ikuti sama-sama prosesnya. Saya dan Pak Wagub Seno perlu tahu prosesnya. Karena kita team work. Saya dan Pak Wagub tidak bisa bekerja sendiri dan jalan sendiri-sendiri. Kita mau jalan sama-sama,” tegas Gubernur Harum.
Selain itu, mengapa Gubernur dan Wakil Gubernur juga harus tahu prosesnya, karena mereka setiap hari harus berhadapan dengan pers dan lembaga-lembaga lainnya. Tentu mereka akan kesulitan menjelaskan jika tidak mengetahui proses setiap kebijakan yang diambil.
Misal soal perencanaan dan pengalokasian anggaran yang harus dilakukan karena sejumlah pergeseran anggaran.
“Saya minta sudah harus bisa segera diselesaikan dan dirapikan bulan ini.
Mohon di-speed up,” perintah Gubernur.
Tentang perencanaan harus dikoordinasikan, jangan sampai terjadi OPD berjalan sendiri-sendiri. Bila ada permasalahan, segera koordinasikan.
“Perubahan bisa terjadi karena pergeseran anggaran dan lain-lain. Koordinasikan ulang agar semua program berjalan sesuai rencana,” pesan Gubernur Harum.
“Apakah bapak ibu punya kendala serius. Kalau memang ada, jangan didiamkan, jangan dibiarkan, koordinasikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut sampai ada pergantian SKPD, apalagi sampai pergantian gubernur,” imbuhnya.
Kepada para kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, Gubernur Harum menegaskan dirinya sangat tidak ingin mewariskan masalah. Sebab yang seharusnya diwariskan kepada generasi mendatang adalah etos kerja dan sistem kerja yang sehat dan baik.
“Jangan sampai OPD kosong. Kepala bidang kosong, staf kosong. Saya ingin semua bekerja profesional dan disiplin. Apalagi sampai bolos-bolos, saya sangat tidak suka,” tandasnya.
Pimpinan dan staf harus kompak. Pimpinan tidak diperbolehkan hanya bersolo karier. Sebab meski berbeda job desk, pada dasarnya semua memiliki tanggung jawab sama untuk mendukung sukses pembangunan Kaltim dan menjadi ladang ibadah.
Pesan lainnya, setiap kerja OPD juga harus memiliki target. Sedangkan capaiannya harus di atas atau lebih dari target.
“Kami ingin bapak ibu punya inovasi dan terobosan untuk memberi nilai tambah semua program agar manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya lagi.
Selain itu, semua program harus sesuai dengan visi dan misi Presiden Prabowo dalam Asta Cita.
Briefing juga dihadiri Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad dan para kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim. (*)