Gerakanaktualnews.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Samarinda masih jauh dari kata efektif.
Menurutnya, meskipun regulasi telah dibuat, realisasi di lapangan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan menunjukkan lemahnya peran aparatur dalam menegakkan aturan.
“Seharusnya Perda yang ada dijalankan dengan tegas. Kita memiliki aturan yang jelas, tetapi jika implementasinya lemah, maka hanya akan menjadi dokumen tanpa makna,” ujar Novan, Senin (7/3/2025).
Novan menegaskan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial sangat krusial dalam menangani permasalahan ini. Namun, ia menyoroti bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan masih bersifat sementara dan kurang berkelanjutan.
“Kita perlu memastikan apakah mereka yang terjaring adalah individu yang sama atau ada peningkatan jumlah baru. Jika metode pembinaan hanya dilakukan sebatas pendataan dan pelepasan kembali, maka masalah ini tidak akan selesai,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini diperbaiki dengan solusi yang lebih komprehensif, tidak hanya sebatas razia dan pembinaan singkat.
Ia menekankan bahwa konsistensi dalam menegakkan Perda menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan sosial ini. Jika penindakan dilakukan secara tegas dan terarah, maka peredaran anjal dan gepeng dapat dikendalikan dengan lebih baik.
“Tidak cukup hanya dengan membina, tetapi juga harus ada langkah konkret yang memastikan mereka tidak kembali ke jalanan. Penegakan hukum harus berjalan berdampingan dengan solusi sosial,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah lebih serius agar penanganan masalah anjal dan gepeng tidak hanya menjadi rutinitas tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Adv/DPRDSamarinda)