Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai justru menyulitkan proses pembangunan kota. Menurutnya, alokasi anggaran saat ini saja sudah tidak mencukupi, apalagi jika mengalami pemotongan.
“Kalau kita melihat kebutuhan yang ada, anggaran sekarang ini saja sudah tidak cukup. Apalagi jika dilakukan efisiensi, otomatis ada pengurangan, yang akhirnya membuat kita kesulitan dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya, Jum’at (14/3/2025).
Ia pun menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju dengan kebijakan tersebut.
“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju,” katanya tegas.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi, Samri menilai ada prioritas lain yang lebih mendesak. Menurutnya, program makan gratis bukanlah kebutuhan utama masyarakat, melainkan pendidikan gratis.
“Mereka sebenarnya tidak perlu makan gratis, yang lebih penting itu pendidikan gratis. Karena anggaran untuk MBG ini tidak sedikit, mencapai sekitar Rp8 triliun,” ungkapnya.
Ia menilai anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan ke sektor pendidikan agar manfaatnya lebih terasa.
“Saya lebih sepakat jika anggaran MBG ini dialihkan ke pendidikan gratis atau program lain yang lebih berdampak langsung. Apalagi, masih ada perdebatan soal efektivitasnya. Dengan nilai Rp10.000–Rp15.000 per porsi, apakah gizinya benar-benar terpenuhi? Jangan sampai program ini malah menjadi masalah baru,” jelasnya.
Selain MBG, Samri juga mengomentari program pendidikan gratis “Gratispol” yang diusung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Ia menilai masih banyak aspek yang perlu diperjelas terkait cakupan program tersebut.
“Gratispol yang diusung gubernur ini kita belum tahu seberapa luas cakupannya. Apakah hanya biaya sekolah yang ditanggung? Padahal masih ada kebutuhan lain seperti seragam, buku, dan perlengkapan lainnya,” paparnya.
Menurutnya, jika pemerintah memang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan gratis, maka sebaiknya juga mencakup kebutuhan lain yang masih menjadi beban orang tua.
“Harapan kami, jika pendidikan sudah digratiskan, mungkin anggaran lainnya bisa dialihkan untuk seragam gratis. Seragam itu tetap butuh biaya, masih menjadi beban bagi banyak keluarga. Selain itu, mungkin juga bisa dialokasikan untuk buku atau tambahan jam belajar bagi anak-anak,” tutupnya.
Samri menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus benar-benar dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih bijak dalam menentukan prioritas agar dana yang tersedia tidak terbuang pada program yang kurang efektif. (Adv/DPRDSamarinda)