Gerakanaktualnews.com, Samarinda — Ratusan anak di Kota Samarinda masih belum mendapatkan akses pendidikan formal, meskipun berada dalam usia wajib belajar.
Berdasarkan data DPRD Kota Samarinda, tercatat sekitar 700 anak pada tahun 2024 mengalami putus sekolah atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Kondisi ini paling terlihat di Kecamatan Samarinda Seberang, di mana hasil penjaringan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menunjukkan setidaknya 97 anak tidak bersekolah di wilayah tersebut.
Menyikapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan pentingnya memberikan akses pendidikan kesetaraan bagi anak-anak tersebut melalui program Paket A, B, dan C. Namun, ia menambahkan bahwa pendidikan saja tidak cukup. Anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan alternatif ini juga harus dibekali keterampilan agar dapat langsung memasuki dunia kerja.
“Kita harus memastikan mereka memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk bekerja setelah menyelesaikan pendidikan kesetaraan,” kata Sri Puji Astuti, Senin (17/3/2025).
Salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan program ini adalah rendahnya minat anak-anak terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Banyak di antara mereka yang sudah terbiasa mencari nafkah di jalanan, sehingga sulit untuk diajak kembali belajar.
“Mereka sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang kurang baik. Karena itu, sosialisasi sangat diperlukan agar mereka tertarik mengikuti program pelatihan,” tambahnya.
Selain itu, persoalan lain yang muncul setelah pelatihan adalah minimnya akses modal usaha bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski Pemerintah Kota Samarinda telah menyediakan skema Kredit Bertuah di Bankaltimtara sebagai bantuan permodalan, banyak calon penerima yang kesulitan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Sri berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, dapat membantu anak-anak ini membangun masa depan yang lebih baik setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
“Kita harus bekerja sama mengatasi kendala ini agar anak-anak yang putus sekolah bisa kembali mendapatkan pendidikan dan memiliki peluang ekonomi yang lebih baik,” pungkasnya. (Adv/DPRDSamarinda)