DPRD Bersama Pemkot Samarinda Bahas RPJMD 

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembahasan tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan dokumen dan menyesuaikan perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, di mana Samarinda dirancang sebagai penyangga IKN.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappedalitbang Samarinda, Nadya Turisna mengatakan pembahasan tersebut berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu ukuran untuk melihat keberhasilan dari sebuah pemerintahan. 

Indikator ini telah mendapatkan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD). 

“Karena dari hasil evaluasi itu ada beberapa masukan, khususnya di tingkat perangkat daerah,” ujar Nadya. 

Lanjut ditambahkan Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani mengatakan dalam perubahan RPJMD memang menjadi wewenang pihak eksekutif, sehingga pihaknya yang bertugas dalam membentuk Perda.

Menurutnya sesuai hasil rapat pimpinan DPRD Samarinda, direncanakan penandatangan nota kesepakatannya akan dilakukan DPRD dan Pemkot Samarinda, diperkirakan pada Senin 13 maret 2023 mendatang.

Ini tentu berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dalam perda. Tapi karena perda terbaru belum mendapatkan nomor registrasi sehingga penyusunan perubahan RPJMD kali ini tetap mengacu pada Perda RTRW Samarinda 2014-2034.

“Ibaratnya dalam perubahan rumah, ini hanya mengganti pintunya yaitu RPJMD, sedangkan RTRW itu atapnya. Jadi kalau mau mengganti pintunya kan tidak perlu mengganti atapnya,” tutur Angkasa Jaya. 

Kemudian jika nantinya harus menyesuaikan dengan RTRW yang terbaru, ia memastikan pemerintahan saat ini tidak akan salah melangkah untuk menentukan kebijakan. (adv/dprdsmd)