Komisi II DPRD Bontang, Mendorong Perkembangan Destinasi Wisata di Kota Bontang

gerakanaktualnews.com, BONTANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melalui Komisi II Menggelar Rapat Terkait Rancangan Induk Kepariwisataan Tahun 2020-2025 bersama Tim Asitensi Kepariwisataan dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR). Senin, (09/11/2020).

Adapun objek wisata di Kota Bontang yang menjadi pertanyaan dan sorotan didalam rapat tersebut adalah masalah pengelolaannya yang masih meragukan antara Provinsi atau Kota Bontang, yakni Pulau Beras Basah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam lebih khusus menanyakan tentang status Pengelohan Pulau Beras Basah dan sekaligus dengan pembagian kewenangan pengelolaan sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2014.

“Persoalan ini harus jelas, karena jangan sampai kita di daerah sudah menganggarkan melalui APBD Bontang, ternyata Provinsi yang mengelolahnya, ya kita tidak dapat apa – apa,” ujarnya.

Namun hal yang dipertanyakan ketua Komisi II Rustam terkait kekhawatiran pengelolaan wisata Pulau Beras Basah, hal itu juga dijelaskan oleh tim asistensi bahwa, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir pulau pulau Kecil (Rzwp3K) Wisata pulau Beras Basah sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah Kota Bontang.

“Kita harus mendorong objek wisata yang ada di Kota Bontang, agar pelaku usaha wisata juga dapat berkembang dan dapat meningkatkan ekomoni masyarakat terutamanya UMKM di lokasi wisata,”jelas Rustam.

Lebih lanjut ketua Komisi II DPRD Bontang Rustam, juga menyebutkan bahwa selain Pulau Beras Basah sebagai tempat destinasi wisata, juga masih ada yang lainnya bisa menjadi tempat wisata semisal, Bontang Kuala dan Mangrove.

“Namun yang terpenting adalah Ranperda Kepariwisataan sangat ditunggu oleh masyarakat Bontang dan diharapkan mampu mengangkat industri wista kedepan di Kota Bontang.”tutup Rustam.  (adv)