6.000 Lebih Karyawan di PHK, Salehuddin Harapkan Semua Aspirasi Warga Diberikan Kebijakan yang Solutif

Muhammad Rusli | Jumat, 11 Des 2020 12:00 WITA
6.000 Lebih Karyawan di PHK, Salehuddin Harapkan Semua Aspirasi Warga Diberikan Kebijakan yang Solutif Anggota DPRD Kaltim, daerah pemilihan (Dapil) Kutai Katanegara (Kukar) Salehuddin mengatakan bahwa dari laporan yang didapatkan oleh pihaknya, terkhusus di Kukar terdapat sekira 6 ribu orang yang di PHK akibat perusahaan terkena dampak Covid-19.

gerakanaktualnews.com, SAMARINDA -  Dimasa pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ada berberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

Anggota DPRD Kaltim, daerah pemilihan (Dapil) Kutai Katanegara (Kukar) Salehuddin mengatakan bahwa dari laporan yang didapatkan oleh pihaknya, terkhusus di Kukar terdapat sekira 6 ribu orang yang di PHK akibat perusahaan terkena dampak Covid-19.

“Dengan Covid-19 ini berefeknya luar biasa kepada perekonomian masyarakat, sehingga beberapa perusahaan ada yang melakukan PHK terhadap Karyawannya,” kata Salehuddin, saat usai menyampaikan laporan hasil reses pada Rapat Paripurna ke 35 DPRD Kaltim, Jumat (11/12/2020).

Banyak masyarakat berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang-ruang ekonomi kalaupun perusahaan belum dapat beroperasi secepat mungkin, paling tidak ada usaha-usaha baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang dapat mengakomodir mereka.

Berdasarkan laporan hasil reses yang disampaikan pada Rapat Paripurna ini, Salehuddin berharap agar hal ini tidak sekedar hanya menjadi formalitas semata, tetapi sebagai tanggungjawab DPRD untuk memperjuangkannya.

Lebih jauh dia pun berharap, dari Pemerintah Provinsi dapat memberi ruang atau fasilitas beberapa usulan yang disampaikan langsung oleh masyarakat ini melalui reses anggota DPRD.

“Kita berharap, semoga hasil reses ini dapat menjadi dasar dalam proses penyusunan RKPD tahun berikutnya. Agar apapun keluhan warga bisa dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang solutif,” pungkas Salehuddin. (adv)


Tinggalkan Komentar